Vientiane (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menyerukan
pentingnya kerja sama ASEAN dalam mengamankan perairan kawasan yang
semakin rentan terhadap kejahatan transnasional, termasuk perampokan,
penculikan dan penyanderaan, serta penangkapan ikan ilaegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mengikuti rapat pleno pemimpin ASEAN di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Selasa.
Sebelumnya, pembahasan mendetail terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan di perairan ASEAN telah dilakukan dalam Pertemuan Dewan Politik-Keamanan ASEAN ke-14 di tempat yang sama.
Dalam penjelasan yang diberikan sebelum rapat pleno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan agenda utama dalam pleno tersebut untuk membahas sejauh mana pelaksanaan tugas masing-masing negara anggota untuk bersinergi dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2025, termasuk dalam pilar politik-keamanan ASEAN.
"Salah satunya, masalah keamanan di Laut Sulu dan perairan sekitarnya, terutama 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mempererat kerja sama untuk menjamin keamanan di sana," kata dia.
"Isu ini sudah dimulai dibahas di ASEAN Ministerial Meeting (pertemuan tingkat menteri ASEAN) Juli lalu," lanjut Menlu.
Selain pilar politik-keamanan, pleno para pemimpin negara-negara ASEAN juga membahas perkembangan menuju ASEAN Community Building 2025 di bidang ekonomi dan sosial-budaya.
Secara khusus, Indonesia memfokuskan pembahasan dalam pleno ASEAN ke dalam tiga isu, yakni pentingnya meningkatkan sentralitas ASEAN, mencapai ASEAN Community Building, dan momentum 50 tahun ASEAN pada 2017 nanti untuk meningkatkan sinergi di kawasan.
Selain Menlu RI, turut hadir dalam rapat pleno ASEAN di NCC adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mengikuti rapat pleno pemimpin ASEAN di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Selasa.
Sebelumnya, pembahasan mendetail terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan di perairan ASEAN telah dilakukan dalam Pertemuan Dewan Politik-Keamanan ASEAN ke-14 di tempat yang sama.
Dalam penjelasan yang diberikan sebelum rapat pleno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan agenda utama dalam pleno tersebut untuk membahas sejauh mana pelaksanaan tugas masing-masing negara anggota untuk bersinergi dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2025, termasuk dalam pilar politik-keamanan ASEAN.
"Salah satunya, masalah keamanan di Laut Sulu dan perairan sekitarnya, terutama 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mempererat kerja sama untuk menjamin keamanan di sana," kata dia.
"Isu ini sudah dimulai dibahas di ASEAN Ministerial Meeting (pertemuan tingkat menteri ASEAN) Juli lalu," lanjut Menlu.
Selain pilar politik-keamanan, pleno para pemimpin negara-negara ASEAN juga membahas perkembangan menuju ASEAN Community Building 2025 di bidang ekonomi dan sosial-budaya.
Secara khusus, Indonesia memfokuskan pembahasan dalam pleno ASEAN ke dalam tiga isu, yakni pentingnya meningkatkan sentralitas ASEAN, mencapai ASEAN Community Building, dan momentum 50 tahun ASEAN pada 2017 nanti untuk meningkatkan sinergi di kawasan.
Selain Menlu RI, turut hadir dalam rapat pleno ASEAN di NCC adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016