Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia menyatakan sudah menyetujui
permintaan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk
pendirian sebuah perusahaan operator (switching) guna menyelenggarakan
layanan transaksi keuangan dari bank-bank BUMN.
Gubernur BI Agus Martowardojo, di Johar Baru, Jakarta, Kamis petang, mengatakan dirinya sudah mempersilakan Menteri Rini untuk segera membentuk perusahaan tersebut dan segera menunjuk jajaran pimpinannnya.
"Jika sudah direkrut jajaran manajemennya, dibangun sistemnya, disiapkan teknologi dan informasinya, nanti Kementerian BUMN ke Bank Indonesia lagi untuk persetujuan formalnya," ujarnya lagi.
Agus mengatakan inisiasi pembentukkan perusahaan "switching" bisa menjadi langkah tepat untuk menurunkan biaya operasional perbankan dalam memberikan layanan transaksi keuangan.
Rencananya, perusahaan "switching" yang dimiliki empat bank BUMN ini akan mengelola layanan transaksi keuangan di anjungan tunai mandiri dan juga layanan transaksi dari mesin perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC).
Jika sudah beroperasi, kata Agus, empat bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia akan memiliki layanan transaksi keuangan dalam satu jaringan sehingga dapat lebih efisien.
"Nanti ke-empat-empatnya harus intraconnected dan intraroperated," ujarnya pula.
Saat ini di Indonesia baru terdapat tiga perusahaan "swicthing". Pada mulanya, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang menaungi empat bank BUMN berencana untuk mengakuisisi salah satu perusahaan "switching" yang sudah berdiri, namun rencana itu dikabarkan batal karena tidak adanya kesepakatan dalam perundingan.
Ketua Umum Himbara Asmawi Syam sebelumnya meyakini perusahaan "switching" akan terbentuk semester II tahun ini.
Sejalan dengan pembentukan perusahaan switching itu, Kementerian BUMN juga akan menunjuk bank anchor untuk integrasi ATM dan EDC bank-bank BUMN. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Gubernur BI Agus Martowardojo, di Johar Baru, Jakarta, Kamis petang, mengatakan dirinya sudah mempersilakan Menteri Rini untuk segera membentuk perusahaan tersebut dan segera menunjuk jajaran pimpinannnya.
"Jika sudah direkrut jajaran manajemennya, dibangun sistemnya, disiapkan teknologi dan informasinya, nanti Kementerian BUMN ke Bank Indonesia lagi untuk persetujuan formalnya," ujarnya lagi.
Agus mengatakan inisiasi pembentukkan perusahaan "switching" bisa menjadi langkah tepat untuk menurunkan biaya operasional perbankan dalam memberikan layanan transaksi keuangan.
Rencananya, perusahaan "switching" yang dimiliki empat bank BUMN ini akan mengelola layanan transaksi keuangan di anjungan tunai mandiri dan juga layanan transaksi dari mesin perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC).
Jika sudah beroperasi, kata Agus, empat bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia akan memiliki layanan transaksi keuangan dalam satu jaringan sehingga dapat lebih efisien.
"Nanti ke-empat-empatnya harus intraconnected dan intraroperated," ujarnya pula.
Saat ini di Indonesia baru terdapat tiga perusahaan "swicthing". Pada mulanya, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang menaungi empat bank BUMN berencana untuk mengakuisisi salah satu perusahaan "switching" yang sudah berdiri, namun rencana itu dikabarkan batal karena tidak adanya kesepakatan dalam perundingan.
Ketua Umum Himbara Asmawi Syam sebelumnya meyakini perusahaan "switching" akan terbentuk semester II tahun ini.
Sejalan dengan pembentukan perusahaan switching itu, Kementerian BUMN juga akan menunjuk bank anchor untuk integrasi ATM dan EDC bank-bank BUMN. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016