Mangupura (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Bali, mengharapkan para pejabat eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencana dipangkas jabatannya tahun anggaran 2017 agar kinerjanya tidak menurun.
"Pejabat harus bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing hingga tahun anggaran ini, meskipun Bupati Badung berencana memangkas 172 pejabat eselon," kata Anggota DPRD Badung I Kadek Sudarmaja, di Mangupura, Selasa.
Ia menegaskan, dilakukannya pemangkasan pejabat eselon itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
I Kadek Sudarmaja mengharapkan, pejabat yang ditempatkan dimasing-masing SKPD nanti, hendaknya memperhatikan jam terbang dan kemampuan kepemimpinan pejabat itu.
"Pejabat-pejabat yang nantinya dapat posisi entah pimpinan SKPD atau lainnya harus sesuai dengan bidang dan keahlian yang bersangkutan," ujarnya.
Upaya ini dilakukan, agar sejalan dengan program pemerintah sesuai visi dan misi Pembangunan Semesta Berencana di daerah itu.
"Pemerintah Kabupaten Badung sedang gencar-gencarnya meningkatkan APBD hingga Rp5 triliun Tahun 2017," ujar Sudarmaja yang juga politisi asal Desa Buduk, Kecamatan Mengwi itu.
Ia menilai, apabila pejabat eselon itu mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik sesuai harapan bupati, diyakini apa yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
"Target APBD Pemkab Badung mencapai Rp5 triliun ini, juga harus mendapat dukungan para pembantu bupati agar dapat terealisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Nyoman Giri Prasta berencanan memangkas sejumlah SKPD dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah kabupaten Badung.
Giri Prasta mencatat ada 600 pejabat eselon 2A hingga 4B yang ada di daerah itu dan rencananya dipangkas sebanyak 172 pejabat. Upaya ini dilakukan, setelah pembahasan APBD Tahun 2017 melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pejabat harus bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing hingga tahun anggaran ini, meskipun Bupati Badung berencana memangkas 172 pejabat eselon," kata Anggota DPRD Badung I Kadek Sudarmaja, di Mangupura, Selasa.
Ia menegaskan, dilakukannya pemangkasan pejabat eselon itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
I Kadek Sudarmaja mengharapkan, pejabat yang ditempatkan dimasing-masing SKPD nanti, hendaknya memperhatikan jam terbang dan kemampuan kepemimpinan pejabat itu.
"Pejabat-pejabat yang nantinya dapat posisi entah pimpinan SKPD atau lainnya harus sesuai dengan bidang dan keahlian yang bersangkutan," ujarnya.
Upaya ini dilakukan, agar sejalan dengan program pemerintah sesuai visi dan misi Pembangunan Semesta Berencana di daerah itu.
"Pemerintah Kabupaten Badung sedang gencar-gencarnya meningkatkan APBD hingga Rp5 triliun Tahun 2017," ujar Sudarmaja yang juga politisi asal Desa Buduk, Kecamatan Mengwi itu.
Ia menilai, apabila pejabat eselon itu mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik sesuai harapan bupati, diyakini apa yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
"Target APBD Pemkab Badung mencapai Rp5 triliun ini, juga harus mendapat dukungan para pembantu bupati agar dapat terealisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Nyoman Giri Prasta berencanan memangkas sejumlah SKPD dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah kabupaten Badung.
Giri Prasta mencatat ada 600 pejabat eselon 2A hingga 4B yang ada di daerah itu dan rencananya dipangkas sebanyak 172 pejabat. Upaya ini dilakukan, setelah pembahasan APBD Tahun 2017 melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016