Mangupura (Antara Bali) - Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Bali, menanggapi positif lima kebijakan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakilnya Ketut Suiasa yang dinilai sangat pro rakyat setempat.
Dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi DPRD setempat, di Mangupura, Jumat, menanggapi kebijakan bupati terkait rencana kebijakan umum dan prioritas maupun flapon anggaran sementara APBD Tahun anggaran 2017.
Kemudian, menanggapi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanan APBD Badung Tahun anggaran 2015, Ranperda terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Tahun 2016-2021, Ranperda Badung tentang layak anak.
Selanjutnya, Ranperda terkait pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata yang didampingi Wakil DPRD I Made Sunarta dan dihadiri dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan dihadiri segenap Anggota DPRD setempat.
Pandangan umum Fraksi Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Luh Gede Sri Mediastuti, menyampaikan Tahun 2016 banyak tantangan dalam mewujudkan pembangunan daerah Badung, karena telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga banyak hal yang perlu dipersiapkan.
"Beberapa program Bupati Tahun 2017, terkait pengadaan laptop untuk siswa sekolah dasar yang duduk dibangku kelas lima dan enam, fraksi Golkar sangat memberi apresiasi kepada pemerinta," ujarnya.
Kemudian untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terkait rancangan pelaksanaan kesehatan keliling serta pengadaan ambulan di setiap desa dan kelurahan juga patut mendapat dukungan.
"Demikian juga untuk kenaikan uang santunan kematian dari Rp3,5 juta menjadi Rp10 juta, kami sangat apresiasi sekali," kata Luh De Mediastuti.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan I Made Retha mengatakan, tidak mempermasalahkan terjadi kenaikan program pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp15 juta.
"Menurut kami pengentasan kemiskinan terlebih dahulu menjadi perioritas, agar Badung benar-benar dapat menekan angka kemiskinan semaksimal mungkin," ujar Made Retha.
Kemudian, terkait hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali, Kabupaten Badung memperoleh opini wajar tanpa perkecualian (WTP), pihaknya memberikan catatan terkait pengelolaan pajak dan belanja modal.
"Fraksi Demokrat menyarankan agar Bupati melalui Dinas Pendapatan agar melakukan identifikasi masalah, mengikuti standar dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan rekomendasi dan saran dari BPK," ujarnya.
Fraksi Gerindra yang dibacakan I Made Wijaya mengatakan, tingginya anggaran APBD Badung Tahun 2017 mencapai Rp4,96 triliun itu, agar dalam pelaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan implementasi di masing-masing SKPD.
"Dalam Bidang ekonomi, Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi makro di Badung menunjukkan tren positif dan inflasi cukup terkendalif," ujarnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindar mengharapkan pemerintah tetap mengendalikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro terus meningkat.
"Sumbangan sektor pertanian terhadap APBD Badung berkisar 12 persen, sehingga Fraksi Gerindra menginginkan agar pemerintah terus mengupayakan peningkatan nila jual petani," ujarnya.
Pandangan Umum Fraksi PDIP yang dibacakan Putu Yunita Oktarini mengatakan, dalam Ranperda tentang kabupaten Badung layak anak sudah sangat baik mengingat anak adalah karunia Tuhan.
"Kami fraksi PDIP menyetujui Ranperda Badung tentang kabupaten Badung layak anak untuk disahkan menjadi Perda," ujar Okatariani. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi DPRD setempat, di Mangupura, Jumat, menanggapi kebijakan bupati terkait rencana kebijakan umum dan prioritas maupun flapon anggaran sementara APBD Tahun anggaran 2017.
Kemudian, menanggapi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanan APBD Badung Tahun anggaran 2015, Ranperda terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Tahun 2016-2021, Ranperda Badung tentang layak anak.
Selanjutnya, Ranperda terkait pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata yang didampingi Wakil DPRD I Made Sunarta dan dihadiri dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan dihadiri segenap Anggota DPRD setempat.
Pandangan umum Fraksi Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Luh Gede Sri Mediastuti, menyampaikan Tahun 2016 banyak tantangan dalam mewujudkan pembangunan daerah Badung, karena telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga banyak hal yang perlu dipersiapkan.
"Beberapa program Bupati Tahun 2017, terkait pengadaan laptop untuk siswa sekolah dasar yang duduk dibangku kelas lima dan enam, fraksi Golkar sangat memberi apresiasi kepada pemerinta," ujarnya.
Kemudian untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terkait rancangan pelaksanaan kesehatan keliling serta pengadaan ambulan di setiap desa dan kelurahan juga patut mendapat dukungan.
"Demikian juga untuk kenaikan uang santunan kematian dari Rp3,5 juta menjadi Rp10 juta, kami sangat apresiasi sekali," kata Luh De Mediastuti.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan I Made Retha mengatakan, tidak mempermasalahkan terjadi kenaikan program pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp15 juta.
"Menurut kami pengentasan kemiskinan terlebih dahulu menjadi perioritas, agar Badung benar-benar dapat menekan angka kemiskinan semaksimal mungkin," ujar Made Retha.
Kemudian, terkait hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali, Kabupaten Badung memperoleh opini wajar tanpa perkecualian (WTP), pihaknya memberikan catatan terkait pengelolaan pajak dan belanja modal.
"Fraksi Demokrat menyarankan agar Bupati melalui Dinas Pendapatan agar melakukan identifikasi masalah, mengikuti standar dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan rekomendasi dan saran dari BPK," ujarnya.
Fraksi Gerindra yang dibacakan I Made Wijaya mengatakan, tingginya anggaran APBD Badung Tahun 2017 mencapai Rp4,96 triliun itu, agar dalam pelaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan implementasi di masing-masing SKPD.
"Dalam Bidang ekonomi, Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi makro di Badung menunjukkan tren positif dan inflasi cukup terkendalif," ujarnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindar mengharapkan pemerintah tetap mengendalikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro terus meningkat.
"Sumbangan sektor pertanian terhadap APBD Badung berkisar 12 persen, sehingga Fraksi Gerindra menginginkan agar pemerintah terus mengupayakan peningkatan nila jual petani," ujarnya.
Pandangan Umum Fraksi PDIP yang dibacakan Putu Yunita Oktarini mengatakan, dalam Ranperda tentang kabupaten Badung layak anak sudah sangat baik mengingat anak adalah karunia Tuhan.
"Kami fraksi PDIP menyetujui Ranperda Badung tentang kabupaten Badung layak anak untuk disahkan menjadi Perda," ujar Okatariani. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016