Denpasar (Antara Bali) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar memulangkan 16 orang penduduk pendatang tanpa memiliki kartu tanda penduduk dan tidak memiliki kejelasan pekerjaan.
"Proses pemulangan penduduk telantar di Kota Denpasar dari dua tempat telah dilakukan melalui proses dari Dinas Sosial Kota Denpasar kepada Dinas Sosial Provinsi Bali yang nantinya dilanjutkan pemulangan ke daerah asal masing-masing," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Denpasar IGA Rai Anom Suradi di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan langka pemulangan tersebut dilakukan setelah melakukan inspeksi mendadak pascalebaran. Karena mereka datang ke Kota Denpasar tanpa memiliki identitas diri (KTP) dan tanpa ada yang penjamin.
"Semua pendatang yang tidak memiliki identitas tersebut telah di data dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah kota tidak ada maksud diskriminasi dan murni merupakan pendataan penduduk yang masuk ke Kota Denpasar untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan," ucapnya.
Rai Anom Suradi sudah melakukan koordinasi dan komunikasi serta melakukan proses pemulangan lewat Dinas Sosial Provinsi Bali. Sebanyak 16 orang penduduk terlantar ini berasal dari luar Bali.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi lewat tim gabungan yang nantinya diharapkan dapat menjaga Kantibmas bersama-sama masyarakat dengan pelaksanaan penertiban penduduk pendatang juga telah dilakukan di kecamatan, desa, kelurahan hingga di tingkat banjar (dusun)," ujarya.
Diktakan, kegiatan penertiban penduduk tersebut rutin dilaksanakan Pemkot Denpasar yang melibatkan tim gabungan, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, Kodim, Dinas Perhubungan, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kelurahan Ubung.
Penertiban ini berhasil menjaring beberapa pendatang yang tidak melengkapi dirinya dengan identitas, bahkan ada sama sekali bermodal nekad mencoba datang ke Kota Denpasar.
"Kami berharap pengelola tempat tinggal, seperti rumah kos atau rumah kontrakan lebih selektif dan memastikan para penyewa memiliki identitas diri lengkap," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Proses pemulangan penduduk telantar di Kota Denpasar dari dua tempat telah dilakukan melalui proses dari Dinas Sosial Kota Denpasar kepada Dinas Sosial Provinsi Bali yang nantinya dilanjutkan pemulangan ke daerah asal masing-masing," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Denpasar IGA Rai Anom Suradi di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan langka pemulangan tersebut dilakukan setelah melakukan inspeksi mendadak pascalebaran. Karena mereka datang ke Kota Denpasar tanpa memiliki identitas diri (KTP) dan tanpa ada yang penjamin.
"Semua pendatang yang tidak memiliki identitas tersebut telah di data dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah kota tidak ada maksud diskriminasi dan murni merupakan pendataan penduduk yang masuk ke Kota Denpasar untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan," ucapnya.
Rai Anom Suradi sudah melakukan koordinasi dan komunikasi serta melakukan proses pemulangan lewat Dinas Sosial Provinsi Bali. Sebanyak 16 orang penduduk terlantar ini berasal dari luar Bali.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi lewat tim gabungan yang nantinya diharapkan dapat menjaga Kantibmas bersama-sama masyarakat dengan pelaksanaan penertiban penduduk pendatang juga telah dilakukan di kecamatan, desa, kelurahan hingga di tingkat banjar (dusun)," ujarya.
Diktakan, kegiatan penertiban penduduk tersebut rutin dilaksanakan Pemkot Denpasar yang melibatkan tim gabungan, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, Kodim, Dinas Perhubungan, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kelurahan Ubung.
Penertiban ini berhasil menjaring beberapa pendatang yang tidak melengkapi dirinya dengan identitas, bahkan ada sama sekali bermodal nekad mencoba datang ke Kota Denpasar.
"Kami berharap pengelola tempat tinggal, seperti rumah kos atau rumah kontrakan lebih selektif dan memastikan para penyewa memiliki identitas diri lengkap," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016