Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia mendesak para pengusaha pelayaran untuk disiplin dalam menaati rute pelayaran yang telah ditentukan guna menghindari penyanderaan oleh kelompok separatis di Filipina selatan.
"Kalau dia lewat rute lain, diculik, ya salah dia. Karena kita mengawasi seluruh jalur tidak mungkin," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ditemui di kompleks istana kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (14/7).
Menurut dia, aparat keamanan Indonesia mustahil melakukan pengawasan seluruh jalur pelayaran mengingat wilayah Indonesia yang luas.
Kementerian Pertahanan juga berencana melakukan koordinasi dengan para pengusaha di bidang pelayaran, khususnya pengiriman batubara, di Kalimantan Selatan pada Senin (18/7).
Ryamizard sangat berharap agar para pengusaha dapat memahami situasi yang terjadi demi keamanan seluruh awak kapal.
Dia juga mengatakan upaya pengawalan oleh personel militer maupun polisi menjadi salah satu pilihan untuk menghindari terjadinya penculikan kepada awak kapal WNI.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah bertemu dengan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) dan pengusaha batubara untuk membahas masalah keamanan pengiriman komoditas itu ke Filipina.
Hal itu dilakukan karena penculikan kembali terjadi kepada tiga WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) Malaysia di perairan Negeri Jiran pada Minggu (10/7).
Sebelumnya, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan penyandera WNI di perairan Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia merupakan anggota kelompok separatis Abu Sayyaf. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kalau dia lewat rute lain, diculik, ya salah dia. Karena kita mengawasi seluruh jalur tidak mungkin," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ditemui di kompleks istana kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (14/7).
Menurut dia, aparat keamanan Indonesia mustahil melakukan pengawasan seluruh jalur pelayaran mengingat wilayah Indonesia yang luas.
Kementerian Pertahanan juga berencana melakukan koordinasi dengan para pengusaha di bidang pelayaran, khususnya pengiriman batubara, di Kalimantan Selatan pada Senin (18/7).
Ryamizard sangat berharap agar para pengusaha dapat memahami situasi yang terjadi demi keamanan seluruh awak kapal.
Dia juga mengatakan upaya pengawalan oleh personel militer maupun polisi menjadi salah satu pilihan untuk menghindari terjadinya penculikan kepada awak kapal WNI.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah bertemu dengan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) dan pengusaha batubara untuk membahas masalah keamanan pengiriman komoditas itu ke Filipina.
Hal itu dilakukan karena penculikan kembali terjadi kepada tiga WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) Malaysia di perairan Negeri Jiran pada Minggu (10/7).
Sebelumnya, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan penyandera WNI di perairan Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia merupakan anggota kelompok separatis Abu Sayyaf. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016