Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah harus disusun bersinergi dengan berbagai program pemerintah sebelumnya.
"Program TPAKD jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih diperkuat. Demikian juga penyaluran kepada masyarakat tidak terjadi tumpang tindih," kata Sudikerta saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana pengukuhan pengurus TPAKD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pembentukan TPAKD merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Sudikerta menyampaikan agar dalam pembentukan program kerja dari TPAKD nantinya harus bersinergi, khususnya dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Bali, seperti yang tertuang dalam 13 program prioritas Bali Mandara.
Pihaknya sangat mendukung terbentuknya TPAKD tersebut karena dapat memberikan penguatan yang lebih maksimal dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Demikian juga, tambah Sudikerta, dapat mengoptimalkan penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan usaha rintisan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di Provinsi Bali.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi mengatakan susunan pengurus TPAKD yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sebagai Pengarah; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala OJK dan Kepala BI menempati posisi sebagai koordinator serta anggota lainnya yang terdapat dalam struktur kepengurusanTPAKD Provinsi Bali.
Zulmi mengemukakan, beberapa program prioritas yang telah dirancang, diantaranya adalah peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan dan perluasan akses petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan target cakupan asuransi 25.000 hektare lahan padi dan mempercepat penyerapan dan perluasan akses peternak pada program Asuransi Usaha Ternak Sapi dengan target cakupan asuransi 2.000 ekor sapi.
Program prioritas kedua yaitu akselerasi dan dukungan pencapaian program pengembangan 100 desa wisata hingga 2018. Program prioritas ketiga, adalah peningkatan akses UMKM dalam memperoleh kredit usaha yang bertujuan untuk realisasi pembiayaan untuk wirausaha muda, melibatkan bank umum dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non-Bank, prioritas keempat yaitu program sosialisasi dan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ada juga program prioritas pengentasan kemiskinan dengan penguatan ekonomi keluarga pra-sejahtera, bertujuan mendorong kemampuan peningkatan usaha produktif kelompok penerima program bedah rumah (fase lanjutan setelah bantuan pemenuhan kebutuhan primer untuk pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi ).
Pihaknya beharap, program-program prioritas ini dapat lebih dikolaborasikan dengan SKPD terkait teknis pelaksanaan program di lapangan.
Untuk mengesahkan TPAKD yang SK-nya sudah ditandatangani Gubernur Bali Made Mangku Pastika, maka pada 27 Juni 2016 pada pukul 09.00 Wita akan dilaksanakan "Launching Pelaksanaan Peresmian dan Pengukuhan Pengurus TPAKD Provinsi Bali" bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya-Denpasar.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Jamkrida Provinsi Bali serta beberapa lembaga keuangan dan perbankan yang ada di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Program TPAKD jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih diperkuat. Demikian juga penyaluran kepada masyarakat tidak terjadi tumpang tindih," kata Sudikerta saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana pengukuhan pengurus TPAKD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pembentukan TPAKD merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Sudikerta menyampaikan agar dalam pembentukan program kerja dari TPAKD nantinya harus bersinergi, khususnya dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Bali, seperti yang tertuang dalam 13 program prioritas Bali Mandara.
Pihaknya sangat mendukung terbentuknya TPAKD tersebut karena dapat memberikan penguatan yang lebih maksimal dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Demikian juga, tambah Sudikerta, dapat mengoptimalkan penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan usaha rintisan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di Provinsi Bali.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi mengatakan susunan pengurus TPAKD yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sebagai Pengarah; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala OJK dan Kepala BI menempati posisi sebagai koordinator serta anggota lainnya yang terdapat dalam struktur kepengurusanTPAKD Provinsi Bali.
Zulmi mengemukakan, beberapa program prioritas yang telah dirancang, diantaranya adalah peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan dan perluasan akses petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan target cakupan asuransi 25.000 hektare lahan padi dan mempercepat penyerapan dan perluasan akses peternak pada program Asuransi Usaha Ternak Sapi dengan target cakupan asuransi 2.000 ekor sapi.
Program prioritas kedua yaitu akselerasi dan dukungan pencapaian program pengembangan 100 desa wisata hingga 2018. Program prioritas ketiga, adalah peningkatan akses UMKM dalam memperoleh kredit usaha yang bertujuan untuk realisasi pembiayaan untuk wirausaha muda, melibatkan bank umum dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non-Bank, prioritas keempat yaitu program sosialisasi dan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ada juga program prioritas pengentasan kemiskinan dengan penguatan ekonomi keluarga pra-sejahtera, bertujuan mendorong kemampuan peningkatan usaha produktif kelompok penerima program bedah rumah (fase lanjutan setelah bantuan pemenuhan kebutuhan primer untuk pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi ).
Pihaknya beharap, program-program prioritas ini dapat lebih dikolaborasikan dengan SKPD terkait teknis pelaksanaan program di lapangan.
Untuk mengesahkan TPAKD yang SK-nya sudah ditandatangani Gubernur Bali Made Mangku Pastika, maka pada 27 Juni 2016 pada pukul 09.00 Wita akan dilaksanakan "Launching Pelaksanaan Peresmian dan Pengukuhan Pengurus TPAKD Provinsi Bali" bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya-Denpasar.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Jamkrida Provinsi Bali serta beberapa lembaga keuangan dan perbankan yang ada di Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016