Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana lewat Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan minta keringanan kepada PLN terkait pembayaran listrik untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Kantor PT PLN Rayon Negara, bersama dengan Fraksi PDI P DPRD Jembrana serta kepala desa dan tokoh masyarakat, Senin.
Ia mengatakan, selama ini pihaknya mendapatkan pendapatan dari PPJ sebesar Rp10 miliar, sementara tagihan rekening listrik yang harus dibayar mencapai Rp12 miliar setiap tahun.
"Ada minus Rp2 miliar yang bagi Kabupaten Jembrana cukup besar. Kami berharap PLN bisa mencarikan solusi, sehingga nilai tagihan tersebut bisa diturunkan," katanya, kepada Manajer PT PLN Rayon Negara Sunarwan.
Terkait dengan permintaan tersebut, Sunarwan berjanji, pihaknya akan melakukan kajian, termasuk kemungkinan menjalin kerjasama lainnya dengan Pemkab Jembrana.
Selain soal tagihan listrik ke Pemkab, Kembang juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan PLN yang masih dikeluhkan.
Ia mengaku, sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat, khususnya di desa-desa terkait pelayanan PLN, sehingga ia merasa perlu bertanya langsung ke PLN agar bisa menyampaikan jawaban kepada masyarakat.
"Kami juga ingin tahun program apa saja yang dimiliki PLN dan bermanfaat untuk masyarakat Jembrana? Kalau bisa program yang ada disinkronkan dengan program kami," ujarnya.
Untuk program, Sunarwan mengatakan, pihaknya memberikan pemasangan listrik gratis dengan daya 450 dan 900 VA, kepada masyarakat miskin yang masuk dalam data TNP2K.
"Bagi masyarakat yang masuk dalam data tersebut bisa mengajukan pemasangan listrik gratis kepada PLN. Kami berharap, kepala desa bisa membantu mensosialisasikan program ini," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Kantor PT PLN Rayon Negara, bersama dengan Fraksi PDI P DPRD Jembrana serta kepala desa dan tokoh masyarakat, Senin.
Ia mengatakan, selama ini pihaknya mendapatkan pendapatan dari PPJ sebesar Rp10 miliar, sementara tagihan rekening listrik yang harus dibayar mencapai Rp12 miliar setiap tahun.
"Ada minus Rp2 miliar yang bagi Kabupaten Jembrana cukup besar. Kami berharap PLN bisa mencarikan solusi, sehingga nilai tagihan tersebut bisa diturunkan," katanya, kepada Manajer PT PLN Rayon Negara Sunarwan.
Terkait dengan permintaan tersebut, Sunarwan berjanji, pihaknya akan melakukan kajian, termasuk kemungkinan menjalin kerjasama lainnya dengan Pemkab Jembrana.
Selain soal tagihan listrik ke Pemkab, Kembang juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan PLN yang masih dikeluhkan.
Ia mengaku, sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat, khususnya di desa-desa terkait pelayanan PLN, sehingga ia merasa perlu bertanya langsung ke PLN agar bisa menyampaikan jawaban kepada masyarakat.
"Kami juga ingin tahun program apa saja yang dimiliki PLN dan bermanfaat untuk masyarakat Jembrana? Kalau bisa program yang ada disinkronkan dengan program kami," ujarnya.
Untuk program, Sunarwan mengatakan, pihaknya memberikan pemasangan listrik gratis dengan daya 450 dan 900 VA, kepada masyarakat miskin yang masuk dalam data TNP2K.
"Bagi masyarakat yang masuk dalam data tersebut bisa mengajukan pemasangan listrik gratis kepada PLN. Kami berharap, kepala desa bisa membantu mensosialisasikan program ini," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016