Denpasar (Antara Bali) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali meminta pemerintah provinsi setempat tetap melanjutkan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
Ketua YLKI Bali Putu Armaya saat berorasi di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu, memandang pentingnya keberlanjutan program tersebut menyikapi besarnya animo masyarakat dalam memanfaatkan program jaminan kesehatan gratis tersebut.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penelitian YLKI pada tiga rumah sakit daerah di Denpasar, Badung, dan Jembrana.
Hasil survei itu menunjukkan bahwa masyarakat masih setia menggunakan JKBM.
"Dari tiga rumah sakit yang kami survei, 53 persen pasiennya menggunakan JKBM," ujar Armaya.
Untuk itu, YLKI Bali mendukung Pemprov Bali tetap melanjutkan pelaksanaan program tersebut meskipun pemerintah juga telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Berbeda dengan JKBM, BPJS membebankan biaya pada peserta. Ini menambah beban masyarakat," katanya.
Ia berharap pihak pengelola BPJS meningkatkan kualitas layanan jika ada rencana menaikkan premi.
Selain bicara program jaminan kesehatan, Armaya juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan tarif listrik prabayar.
Armaya mengatakan bahwa pihaknya relatif banyak menerima keluhan masyarakat terkait dengan pola perjualan pulsa listrik. Hal itu karena saat membeli voucher senilai Rp100 ribu, pulsa yang diperoleh masyarakat jauh di bawah nominal tersebut.
Untuk itu, dia mendesak pihak PLN lebih transparan terkait dengan program listrik prabayar.
"Mohon sosialisasikan langsung ke banjar-banjar (dusun) agar masyarakat paham," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kabid Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Agung Adiyasa menyampaikan informasi tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Agung Adiyasa mengatakan bahwa program nasional yang bertujuan membantu para petani itu sejak Oktober 2015.
Pada tahun 2015, Bali memperoleh alokasi anggaran untuk 6.087 hektare lahan pertanian. Namun, sayangnya pada tahun lalu program ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani sehingga baru terealisasi seluas 145,46 hektare.
Pada tahun ini, Bali diberi alokasi anggaran Rp1,5 miliar untuk 11.000 hektare lahan tanam. Hingga saat ini, telah terdaftar 7.000 haktare lahan tanam.
"Kami optimistis tahun ini program asuransi usaha tani padi terlaksana lebih baik," ujarnya.
Agung Adiyasa mengimbau petani tidak segan-segan mengasuransikan tanaman padi mereka dengan menghubungi penyuluh pertanian lapangan (PPL).
"Segera daftarkan tanaman padinya ketika baru ditanam. Khusus untuk benih tabur langsung, daftarkan 30 hari setelah benihnya tumbuh," katanya.
Ia pun meyakinkan bahwa klaim asuransi tak berbelit-belit. "Ketika ada masalah dengan tanaman padi, segera melapor ke PPL. Nanti akan dilakukan pemantauan dan pengkajian," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Ketua YLKI Bali Putu Armaya saat berorasi di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Denpasar, Minggu, memandang pentingnya keberlanjutan program tersebut menyikapi besarnya animo masyarakat dalam memanfaatkan program jaminan kesehatan gratis tersebut.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penelitian YLKI pada tiga rumah sakit daerah di Denpasar, Badung, dan Jembrana.
Hasil survei itu menunjukkan bahwa masyarakat masih setia menggunakan JKBM.
"Dari tiga rumah sakit yang kami survei, 53 persen pasiennya menggunakan JKBM," ujar Armaya.
Untuk itu, YLKI Bali mendukung Pemprov Bali tetap melanjutkan pelaksanaan program tersebut meskipun pemerintah juga telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Berbeda dengan JKBM, BPJS membebankan biaya pada peserta. Ini menambah beban masyarakat," katanya.
Ia berharap pihak pengelola BPJS meningkatkan kualitas layanan jika ada rencana menaikkan premi.
Selain bicara program jaminan kesehatan, Armaya juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan tarif listrik prabayar.
Armaya mengatakan bahwa pihaknya relatif banyak menerima keluhan masyarakat terkait dengan pola perjualan pulsa listrik. Hal itu karena saat membeli voucher senilai Rp100 ribu, pulsa yang diperoleh masyarakat jauh di bawah nominal tersebut.
Untuk itu, dia mendesak pihak PLN lebih transparan terkait dengan program listrik prabayar.
"Mohon sosialisasikan langsung ke banjar-banjar (dusun) agar masyarakat paham," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kabid Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Agung Adiyasa menyampaikan informasi tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Agung Adiyasa mengatakan bahwa program nasional yang bertujuan membantu para petani itu sejak Oktober 2015.
Pada tahun 2015, Bali memperoleh alokasi anggaran untuk 6.087 hektare lahan pertanian. Namun, sayangnya pada tahun lalu program ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani sehingga baru terealisasi seluas 145,46 hektare.
Pada tahun ini, Bali diberi alokasi anggaran Rp1,5 miliar untuk 11.000 hektare lahan tanam. Hingga saat ini, telah terdaftar 7.000 haktare lahan tanam.
"Kami optimistis tahun ini program asuransi usaha tani padi terlaksana lebih baik," ujarnya.
Agung Adiyasa mengimbau petani tidak segan-segan mengasuransikan tanaman padi mereka dengan menghubungi penyuluh pertanian lapangan (PPL).
"Segera daftarkan tanaman padinya ketika baru ditanam. Khusus untuk benih tabur langsung, daftarkan 30 hari setelah benihnya tumbuh," katanya.
Ia pun meyakinkan bahwa klaim asuransi tak berbelit-belit. "Ketika ada masalah dengan tanaman padi, segera melapor ke PPL. Nanti akan dilakukan pemantauan dan pengkajian," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016