Jakarta (Antara Bali) - Menanggapi berita ANTARA News pada Jumat, 22 April 2016, berjudul "Extradition agreement with Singapore to help arrest more fugitive: Kalla" dan laporan media di Indonesia dengan topik yang sama, Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura pada Sabtu menyampaikan klarifikasi mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.
"Berita itu mengutip Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Singapore tidak pernah ingin menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan bahwa mudah-mudahan, Singapura akan mengubah pandangan dan akan bersedia untuk menandatangani perjanjian ekstradisi. Hal itu tidak benar," demikian keterangan pers MFA Singapura.
MFA Singapura meluruskan, Singapura dan Indonesia menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan menjadi satu paket pada April 2007 di Bali.
Penandatanganan paket disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Bahkan, perjanjian ditandatangani ketika saat itu Wakil Presiden RI dijabat M. Jusuf Kalla.
Kedua perjanjian, dalam keterangan MFA Singapura, hingga saat ini tertunda dalam proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
MFA Singapura menambahkan, Singapura siap untuk melanjutkan dengan kedua perjanjian setelah Indonesia siap untuk melakukannya. Meskipun, Singapura dan Indonesia terus menikmati kerjasama bilateral yang baik dalam penegakan hukum dan dalam menangani masalah pidana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Berita itu mengutip Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Singapore tidak pernah ingin menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan bahwa mudah-mudahan, Singapura akan mengubah pandangan dan akan bersedia untuk menandatangani perjanjian ekstradisi. Hal itu tidak benar," demikian keterangan pers MFA Singapura.
MFA Singapura meluruskan, Singapura dan Indonesia menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan menjadi satu paket pada April 2007 di Bali.
Penandatanganan paket disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Bahkan, perjanjian ditandatangani ketika saat itu Wakil Presiden RI dijabat M. Jusuf Kalla.
Kedua perjanjian, dalam keterangan MFA Singapura, hingga saat ini tertunda dalam proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
MFA Singapura menambahkan, Singapura siap untuk melanjutkan dengan kedua perjanjian setelah Indonesia siap untuk melakukannya. Meskipun, Singapura dan Indonesia terus menikmati kerjasama bilateral yang baik dalam penegakan hukum dan dalam menangani masalah pidana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016