Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali secara berkelanjutan akan mengerahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)) untuk memerangi sampah plastik di lingkungan masing-masing, sejalan dengan upaya mewujudkan kantor berwawasan lingkungan.
"Gerakan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Bali Green Province yang menjadi salah satu unggulan dalam Bali Mandara," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di sela-sela kegiatan pengumpulan sampah plastik di kantornya, di Denpasar, Jumat.
Terkait dengan gerakan kantor berwawasan lingkungan (eco office), BLH Bali memeloporinya dengan mengerahkan seluruh pegawainya untuk mengumpulkan sampah plastik, mulai dari rumah masing-masing hingga lingkungan kerja.
Setelah terkumpul, sampah tersebut lantas dibawa ke kantor untuk disalurkan ke Bank Sampah Denpasar Clean and Green (DCG). Yang menarik, seluruh staf BLH sudah punya buku tabungan di bank sampah tersebut dengan saldo bervariasi.
Menurut dia, sampah plastik menjadi perhatian karena ini produksinya diperkirakan mencapai 680 meter kubik/hari. Jumlahnya yang sangat besar dipandang menjadi ancaman serius bagi lingkungan.
"Sampah plastik dapat merusak struktur tanah jika dikubur, memicu zat beracun jika dibakar dan merusak keindahan lingkungan jika dibuang sembarangan," ucapnya.
Bertolak dari fakta tersebut, Suarjana berharap gerakan ini dapat diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Bali. Menurut dia, Bank Sampah DCG bersedia mendatangi kantor SKPD untuk membeli sampah yang terkumpul dan hasil penjualan dimasukkan dalam tabungan.
"Selain plastik, sampak anorganik seperti kertas bekas dan koran juga dibeli oleh bank sampah ini," ujarnya sembari menyampaikan optimismenya bahwa upaya mewujudkan eco office di lingkungan Pemprov akan segera terwujud.
Terkait penanganan sampah plastik, BLH Bali saat ini juga terus memonitor program plastik berbayar pada perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan nasional tersebut. Dari hasil pantauan BLH, 80 persen perusahaan di Bali sudah melaksanakan program kantong plastik berbayar.
Suarjana menyebut, program ini mampu menurunkan angka penggunaan kantong plastik karena sebagian masyarakat mulai sadar membawa kantong belanjaan dari rumah.
BLH Bali saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan pusat terkait pemanfaatan dana yang dipungut dari plastik berbayar. "Kami berharap segera ada petunjuk teknis terkait pemanfaatan dana itu," ujar Suarjana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Gerakan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Bali Green Province yang menjadi salah satu unggulan dalam Bali Mandara," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di sela-sela kegiatan pengumpulan sampah plastik di kantornya, di Denpasar, Jumat.
Terkait dengan gerakan kantor berwawasan lingkungan (eco office), BLH Bali memeloporinya dengan mengerahkan seluruh pegawainya untuk mengumpulkan sampah plastik, mulai dari rumah masing-masing hingga lingkungan kerja.
Setelah terkumpul, sampah tersebut lantas dibawa ke kantor untuk disalurkan ke Bank Sampah Denpasar Clean and Green (DCG). Yang menarik, seluruh staf BLH sudah punya buku tabungan di bank sampah tersebut dengan saldo bervariasi.
Menurut dia, sampah plastik menjadi perhatian karena ini produksinya diperkirakan mencapai 680 meter kubik/hari. Jumlahnya yang sangat besar dipandang menjadi ancaman serius bagi lingkungan.
"Sampah plastik dapat merusak struktur tanah jika dikubur, memicu zat beracun jika dibakar dan merusak keindahan lingkungan jika dibuang sembarangan," ucapnya.
Bertolak dari fakta tersebut, Suarjana berharap gerakan ini dapat diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Bali. Menurut dia, Bank Sampah DCG bersedia mendatangi kantor SKPD untuk membeli sampah yang terkumpul dan hasil penjualan dimasukkan dalam tabungan.
"Selain plastik, sampak anorganik seperti kertas bekas dan koran juga dibeli oleh bank sampah ini," ujarnya sembari menyampaikan optimismenya bahwa upaya mewujudkan eco office di lingkungan Pemprov akan segera terwujud.
Terkait penanganan sampah plastik, BLH Bali saat ini juga terus memonitor program plastik berbayar pada perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan nasional tersebut. Dari hasil pantauan BLH, 80 persen perusahaan di Bali sudah melaksanakan program kantong plastik berbayar.
Suarjana menyebut, program ini mampu menurunkan angka penggunaan kantong plastik karena sebagian masyarakat mulai sadar membawa kantong belanjaan dari rumah.
BLH Bali saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan pusat terkait pemanfaatan dana yang dipungut dari plastik berbayar. "Kami berharap segera ada petunjuk teknis terkait pemanfaatan dana itu," ujar Suarjana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016