Karangasem (Antara Bali) - Dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 yang telah disusun oleh SKPD, Pemerintah Kabupaten Karangasem gelar Forum SKPD Kabupaten Karangasem yang bertempat di Gedung UKM Center (28/3).
Dalam sambutannya dihadapan Wakil Bupati, Sekda Karangasem, DPRD, tim ahli, staf ahli dan para kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bupati Karangasem Mas Sumatri berharap dengan Kegiatan ini seluruh SKPD Kabupaten Karangasem lebih fokus dan terarah serta mampu menjawab isu dan permasalahan yang ada.
Bupati Karangasem Mas Sumatri mengatakan reformasi birokrasi dan tata kelola merupakan prioritas awal yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2017 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN sebagaimana tertuang dalam Visi pembangunan daerah yaitu "Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana".Tata kelola pemerintahan tersebut merupakan dasar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
"Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem merupakan isu strategis yang harus segera kita tangani bersama. Untuk itu perlu keterpaduan program antar sektor, antar jenjang, dan antar lembaga melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan", ujar Mas Sumatri.
Selain isu tersebut, meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, masih banyaknya rumah tidak layak huni, kurangnya persediaan air bersih serta masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Berangkat dari ìsu strategis térsebut Bupati berharap setiap SKPD menyusun program atau kegiatan yang mampu menjawab isu yang berkembang saat ini dengan tetap memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah tertuang dalam 9 Program Unggulan, yaitu Nawa Satya Darma Masdipa.
Hasil forum SKPD ini akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Karangasem direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2016 mendatang. Bupati menegaskan hasil forum ini hendaknya dapat dijadikan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menciptakan proses perencanan yang partisipasif dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Dalam sambutannya dihadapan Wakil Bupati, Sekda Karangasem, DPRD, tim ahli, staf ahli dan para kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bupati Karangasem Mas Sumatri berharap dengan Kegiatan ini seluruh SKPD Kabupaten Karangasem lebih fokus dan terarah serta mampu menjawab isu dan permasalahan yang ada.
Bupati Karangasem Mas Sumatri mengatakan reformasi birokrasi dan tata kelola merupakan prioritas awal yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2017 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN sebagaimana tertuang dalam Visi pembangunan daerah yaitu "Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana".Tata kelola pemerintahan tersebut merupakan dasar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
"Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem merupakan isu strategis yang harus segera kita tangani bersama. Untuk itu perlu keterpaduan program antar sektor, antar jenjang, dan antar lembaga melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan", ujar Mas Sumatri.
Selain isu tersebut, meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, masih banyaknya rumah tidak layak huni, kurangnya persediaan air bersih serta masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Berangkat dari ìsu strategis térsebut Bupati berharap setiap SKPD menyusun program atau kegiatan yang mampu menjawab isu yang berkembang saat ini dengan tetap memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah tertuang dalam 9 Program Unggulan, yaitu Nawa Satya Darma Masdipa.
Hasil forum SKPD ini akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Karangasem direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2016 mendatang. Bupati menegaskan hasil forum ini hendaknya dapat dijadikan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menciptakan proses perencanan yang partisipasif dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (*)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016