Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari kabupaten/kota di Pulau Dewata untuk bersinergi dalam memerangi instabilitas harga.
"Dengan adanya kegiatan pengendalian inflasi yang intensif serta upaya-upaya penerapan kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif, maka perekonomian Bali yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan dapat tercapai," kata Sudikerta saat membuka acara High Level Meeting TPID, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, pencapaian inflasi terendah selama dua bulan pertama 2016 yang mencapai 3,75% (yoy) pada Februari Iebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Secara spasial hal tersebut didorong oleh peningkatan harga kelompok bahan makanan dan kelompok sandang.
Hal tersebut, ucap dia, perlu untuk dikawal dan dipertahankan sehingga kestabilan harga akan terus terjaga hingga akhir tahun.
Di sisi lain, untuk mengantisipasi tekanan harga yang bersifat situasional, maka setiap TPID harus memperhatikan momen-momen peningkatan harga di sepanjang tahun, terlebih menjelang hari raya.
Selanjutnya, Sudikerta juga meminta agar terus dilakukan tindakan dan langkah antisipatif, baik yang mencangkup aspek produksi maupun distribusi sehingga kelancaran pasokan dapat terjaga.
"Peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk melakukan penginputan data yang cepat dan tepat juga harus dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas," ucanpnyya.
Sudikerta pun meminta kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), untuk tidak hanya menyediakan komoditas beras saja, namun juga menyediakan komoditas pangan strategis yang menjadi penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah.
Mantan Wakil Bupati Badung itu menyarankan agar Bulog melakukan pendataan terhadap daerah-daerah yang memiliki produksi pangan strategis tinggi, kemudian dapat menyebarkan secara merata ke daerah-daerah yang memiliki hasil prudksi pangan yang rendah.
"Sehingga inflasi yang terjadi akibat daya beli tinggi tapi produksi rendah, dapat ditekan semaksimal mungkin, dengan adanya pemerataan distribusi pangan strategis," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati mengungkapkan bahwa pada High Level Meeting TPID periode Januari 2016 kali ini akan menyepakati beberapa pokok bahasan, seperti implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah sebagai suatu acuan program kerja pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintergrasi antara pusat dan daerah, penguatan infrastruktur teknologi, sesiapan upaya pengendalian inflasi pada 2016 serta penyusunan neraca bahan makanan.
Dia menambahkan, dalam memperlancar distribusi bahan pokok makanan, maka akan disusun roadmap tingkat inflas kabupaten/kota sehingga pemerataan distribusi dapat terjadi.
Selain itu, dalam mengembangkan fungsi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang selama ini hanya melakukan penginputan data harga untuk konsumen, maka selanjutnya akan dilakukan terobosan penginputan PIHPS untuk harga produsen.
Pihaknya berharap dengan adanya data harga untuk konsumen dan produsen, maka para pedagang yang ada di lapangan tidak tergantung lagi dengan para pengepul yang dapat menaikkan harga pasar sewaktu-waktu."Kami harap dengan sistem ini pengendalian inflasi dapat dikendalikan secara maksimal," ujarnya.
Dewi pun berharap kepada TPID yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk tetap menjaga dan memperkuat sinkronisasi berbagai kebijakan dalam mendukung pengendalian inflasi di seluruh wilayah Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dengan adanya kegiatan pengendalian inflasi yang intensif serta upaya-upaya penerapan kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif, maka perekonomian Bali yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan dapat tercapai," kata Sudikerta saat membuka acara High Level Meeting TPID, di Denpasar, Selasa.
Dia mengemukakan, pencapaian inflasi terendah selama dua bulan pertama 2016 yang mencapai 3,75% (yoy) pada Februari Iebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Secara spasial hal tersebut didorong oleh peningkatan harga kelompok bahan makanan dan kelompok sandang.
Hal tersebut, ucap dia, perlu untuk dikawal dan dipertahankan sehingga kestabilan harga akan terus terjaga hingga akhir tahun.
Di sisi lain, untuk mengantisipasi tekanan harga yang bersifat situasional, maka setiap TPID harus memperhatikan momen-momen peningkatan harga di sepanjang tahun, terlebih menjelang hari raya.
Selanjutnya, Sudikerta juga meminta agar terus dilakukan tindakan dan langkah antisipatif, baik yang mencangkup aspek produksi maupun distribusi sehingga kelancaran pasokan dapat terjaga.
"Peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk melakukan penginputan data yang cepat dan tepat juga harus dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas," ucanpnyya.
Sudikerta pun meminta kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), untuk tidak hanya menyediakan komoditas beras saja, namun juga menyediakan komoditas pangan strategis yang menjadi penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah.
Mantan Wakil Bupati Badung itu menyarankan agar Bulog melakukan pendataan terhadap daerah-daerah yang memiliki produksi pangan strategis tinggi, kemudian dapat menyebarkan secara merata ke daerah-daerah yang memiliki hasil prudksi pangan yang rendah.
"Sehingga inflasi yang terjadi akibat daya beli tinggi tapi produksi rendah, dapat ditekan semaksimal mungkin, dengan adanya pemerataan distribusi pangan strategis," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati mengungkapkan bahwa pada High Level Meeting TPID periode Januari 2016 kali ini akan menyepakati beberapa pokok bahasan, seperti implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah sebagai suatu acuan program kerja pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintergrasi antara pusat dan daerah, penguatan infrastruktur teknologi, sesiapan upaya pengendalian inflasi pada 2016 serta penyusunan neraca bahan makanan.
Dia menambahkan, dalam memperlancar distribusi bahan pokok makanan, maka akan disusun roadmap tingkat inflas kabupaten/kota sehingga pemerataan distribusi dapat terjadi.
Selain itu, dalam mengembangkan fungsi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang selama ini hanya melakukan penginputan data harga untuk konsumen, maka selanjutnya akan dilakukan terobosan penginputan PIHPS untuk harga produsen.
Pihaknya berharap dengan adanya data harga untuk konsumen dan produsen, maka para pedagang yang ada di lapangan tidak tergantung lagi dengan para pengepul yang dapat menaikkan harga pasar sewaktu-waktu."Kami harap dengan sistem ini pengendalian inflasi dapat dikendalikan secara maksimal," ujarnya.
Dewi pun berharap kepada TPID yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk tetap menjaga dan memperkuat sinkronisasi berbagai kebijakan dalam mendukung pengendalian inflasi di seluruh wilayah Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016