Negara (Antara Bali) - Rekanan proyek pengadaan kapal nelayan tahun 2014 untuk Indonesia bagian timur termasuk Kabupaten Jembrana, dikabarkan kabur sehinga kelompok nelayan belum menerima kapal yang dijanjikan.
"Program bantuan kapal untuk kelompok nelayan tersebut dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan, tapi di daerah ditangani Dinas Kelautan Provinsi Bali. Kami dengar, rekanan pengadaan kapal kabur, sehingga program ini tidak berjalan," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Minggu.
Ia mengatakan, dari informasi yang pihaknya terima, rekanan tersebut mendapatkan proyek pengadaan sekitar 300 unit kapal, sementara untuk Kabupaten Jembrana mendapatkan dua unit untuk dua kelompok nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.
Menurutnya, terkait bantuan kapal tahun 2014 tersebut, pihaknya sudah beberapakali berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Provinsi Bali, namun penjelasan yang diberikan masih mengambang.
"Maksud kami, Dinas Kelautan Provinsi Bali bisa menjelaskan langsung kepada kelompok nelayan penerima bantuan. Kalau kami yang menjelaskan, rasanya kurang tepat, karena kami tidak terlibat dalam pengadaan kapal tersebut," ujarnya.
Informasi terakhir yang ia terima, akibat ulah rekanan tersebut, Kementerian Kelautan Dan Perikanan membatalkan hasil tender pengadaan kapal tahun 2014.
Dari kalangan nelayan Desa Pengambengan diperoleh informasi, kelompok nelayan penerima bantuan sempat melacak keberadaan galangan kapal di wilayah Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan menemukan galangan kapal tersebut sudah tidak beroperasi.
"Memang ada beberapa kapal yang sudah selesai, tapi belum ada kelengkapannya seperti mesin. Suasana galangan kapal itu sepi, sama sekali tidak ada karyawan termasuk pengelola," kata salah seorang nelayan yang minta namanya tidak disebutkan.
Meskipun belum secara resmi mendapatkan pemberitahuan soal kelanjutan program bantuan ini, ia mengaku, sudah mendapatkan kabar, mangkraknya pengerjaan kapal dengan nilai Rp1 miliar lebih setiap unit tersebut karena rekanannya kabur.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Program bantuan kapal untuk kelompok nelayan tersebut dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan, tapi di daerah ditangani Dinas Kelautan Provinsi Bali. Kami dengar, rekanan pengadaan kapal kabur, sehingga program ini tidak berjalan," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Minggu.
Ia mengatakan, dari informasi yang pihaknya terima, rekanan tersebut mendapatkan proyek pengadaan sekitar 300 unit kapal, sementara untuk Kabupaten Jembrana mendapatkan dua unit untuk dua kelompok nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.
Menurutnya, terkait bantuan kapal tahun 2014 tersebut, pihaknya sudah beberapakali berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Provinsi Bali, namun penjelasan yang diberikan masih mengambang.
"Maksud kami, Dinas Kelautan Provinsi Bali bisa menjelaskan langsung kepada kelompok nelayan penerima bantuan. Kalau kami yang menjelaskan, rasanya kurang tepat, karena kami tidak terlibat dalam pengadaan kapal tersebut," ujarnya.
Informasi terakhir yang ia terima, akibat ulah rekanan tersebut, Kementerian Kelautan Dan Perikanan membatalkan hasil tender pengadaan kapal tahun 2014.
Dari kalangan nelayan Desa Pengambengan diperoleh informasi, kelompok nelayan penerima bantuan sempat melacak keberadaan galangan kapal di wilayah Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan menemukan galangan kapal tersebut sudah tidak beroperasi.
"Memang ada beberapa kapal yang sudah selesai, tapi belum ada kelengkapannya seperti mesin. Suasana galangan kapal itu sepi, sama sekali tidak ada karyawan termasuk pengelola," kata salah seorang nelayan yang minta namanya tidak disebutkan.
Meskipun belum secara resmi mendapatkan pemberitahuan soal kelanjutan program bantuan ini, ia mengaku, sudah mendapatkan kabar, mangkraknya pengerjaan kapal dengan nilai Rp1 miliar lebih setiap unit tersebut karena rekanannya kabur.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016