Amlapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2016 sebagai upaya menanggulangi masalah kemiskinan di Wantilan Kantor Bupati.
Acara dihadiri oleh Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Asisten 1 I Ketut Wage Saputra, para staf ahli bupati, kepala SKPD yang menjadi anggota TKPK, para camat dan kelompok kerja TKPK beserta kelompok program beserta anggota.
Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa selaku Ketua TKPK, Sabtu menyatakan, untuk mendukung agenda Nawacita yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, pihaknya menekankan beberapa hal.
Di antaranya memanfaatkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 untuk ketepatan sasaran penerima manfaat, meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan memfokuskan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ke lokasi sasaran. Terutama pada lokasi yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak.
Selain itu, kegiatan juga untuk penyelarasan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan I Wayan Artha Dipa (Masdipa) ke dalam penjabaran program atau kegiatan, serta menjalankan sembilan program unggulan (Nawa Satya Darma Masdipa).
Artha Dipa juga menyampaikan pesan kunci dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu orang miskin menjadi tanggung jawab negara. Menurut BPS ada 29.730 penduduk atau 7,30 persen berada di bawah garis kemiskinan tahun 2014, dan telah dilakukan peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, KIP, dan KIS untuk penerima bantuan iuran di Kabupaten Karangasem.
"Dengan demikian diharapkan ke depan dapat memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah provinsi dan pusat tentang strategi. Juga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai rencana strategis masing-masing, serta membahas alternatif pemecahan masalah terkait sinergi pusat dan daerah untuk implementasi kebijakan dan program," ucap Artha Dipa.
Dia menambahkan, untuk menanggulangi kemiskinan di Karangasem yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur, antara lain melalui akses jalan, perumahan dan air bersih melalui pembangunan cubang komunal.
"Terkait banyaknya gepeng yang berasal dari Munti Gunung, kita upayakan solusinya apa mereka dimekarkan menjadi desa tersendiri atau dibuka akses jalan disana sehingga mereka berhenti menggepeng," ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur PDAM I Gede T Baktiyasa menyatakan, terjadinya krisis air bersih karena saat ini PDAM Karangasem `overload` pelanggan yang mencapai enam ribu orang. Sementara air bahan baku Telaga Waja belum bisa mengalir.
"Sebelumnya Penjabat Bupati meninjau mata air Tirta Gangga yang masih ada, sisa debit air 30-50 liter/detik, jadi dimohon agar hal tersebut segera ditindak lanjuti," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Acara dihadiri oleh Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Asisten 1 I Ketut Wage Saputra, para staf ahli bupati, kepala SKPD yang menjadi anggota TKPK, para camat dan kelompok kerja TKPK beserta kelompok program beserta anggota.
Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa selaku Ketua TKPK, Sabtu menyatakan, untuk mendukung agenda Nawacita yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, pihaknya menekankan beberapa hal.
Di antaranya memanfaatkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 untuk ketepatan sasaran penerima manfaat, meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan memfokuskan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ke lokasi sasaran. Terutama pada lokasi yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak.
Selain itu, kegiatan juga untuk penyelarasan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan I Wayan Artha Dipa (Masdipa) ke dalam penjabaran program atau kegiatan, serta menjalankan sembilan program unggulan (Nawa Satya Darma Masdipa).
Artha Dipa juga menyampaikan pesan kunci dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu orang miskin menjadi tanggung jawab negara. Menurut BPS ada 29.730 penduduk atau 7,30 persen berada di bawah garis kemiskinan tahun 2014, dan telah dilakukan peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, KIP, dan KIS untuk penerima bantuan iuran di Kabupaten Karangasem.
"Dengan demikian diharapkan ke depan dapat memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah provinsi dan pusat tentang strategi. Juga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai rencana strategis masing-masing, serta membahas alternatif pemecahan masalah terkait sinergi pusat dan daerah untuk implementasi kebijakan dan program," ucap Artha Dipa.
Dia menambahkan, untuk menanggulangi kemiskinan di Karangasem yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur, antara lain melalui akses jalan, perumahan dan air bersih melalui pembangunan cubang komunal.
"Terkait banyaknya gepeng yang berasal dari Munti Gunung, kita upayakan solusinya apa mereka dimekarkan menjadi desa tersendiri atau dibuka akses jalan disana sehingga mereka berhenti menggepeng," ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur PDAM I Gede T Baktiyasa menyatakan, terjadinya krisis air bersih karena saat ini PDAM Karangasem `overload` pelanggan yang mencapai enam ribu orang. Sementara air bahan baku Telaga Waja belum bisa mengalir.
"Sebelumnya Penjabat Bupati meninjau mata air Tirta Gangga yang masih ada, sisa debit air 30-50 liter/detik, jadi dimohon agar hal tersebut segera ditindak lanjuti," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016