Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah
memprioritaskan perekrutan tenaga kesehatan dan pendidikan tahun ini.
Alokasi anggaran yang tersedia, ia menjelaskan, memungkinkan pemerintah merekrut 71.000 pegawai sepanjang 2016 namun kuota itu tidak akan digunakan sepenuhnya lantaran ada moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil.
"Kita mengutamakan rekrutmen pegawai untuk memenuhi program prioritas pembangunan nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta yang dapat mendukung infrastruktur, kemaritiman dan ketahanan pangan," kata Yuddy di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan perekrutan pegawai negeri akan diprioritaskan untuk tenaga dokter, bidan, guru di daerah terluar Indonesia.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga berencana merekrut pegawai dari sekolah kedinasan dan aparat penegak hukum.
"Tapi untuk aparat penagak hukum diperkirakan hanya 10 persen saja dari total rekutmen tahun ini," kata dia.
Di sisi lain, saat ini pemerintah juga tengah menghitung ulang jumlah dan menilai kualitas pegawai negeri sipil untuk melakukan rasionalisasi jumlah pegawai negeri.
Pemerintah berencana mengurangi jumlah pegawai negeri yang dinilai berkualitas rendah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pegawai negeri. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Alokasi anggaran yang tersedia, ia menjelaskan, memungkinkan pemerintah merekrut 71.000 pegawai sepanjang 2016 namun kuota itu tidak akan digunakan sepenuhnya lantaran ada moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil.
"Kita mengutamakan rekrutmen pegawai untuk memenuhi program prioritas pembangunan nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta yang dapat mendukung infrastruktur, kemaritiman dan ketahanan pangan," kata Yuddy di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan perekrutan pegawai negeri akan diprioritaskan untuk tenaga dokter, bidan, guru di daerah terluar Indonesia.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga berencana merekrut pegawai dari sekolah kedinasan dan aparat penegak hukum.
"Tapi untuk aparat penagak hukum diperkirakan hanya 10 persen saja dari total rekutmen tahun ini," kata dia.
Di sisi lain, saat ini pemerintah juga tengah menghitung ulang jumlah dan menilai kualitas pegawai negeri sipil untuk melakukan rasionalisasi jumlah pegawai negeri.
Pemerintah berencana mengurangi jumlah pegawai negeri yang dinilai berkualitas rendah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pegawai negeri. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016