Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memberlakukan sistem harga terbaru guna
mengganti bangunan rumah milik warga yang terkena dampak pembangunan
infrastruktur pemerintah.
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu (10/2), mengatakan penerapan sistem harga terbaru itu dengan cara menghapuskan penyusutan nilai bangunan.
"Kita (pemerintah) harus pikirkan kemampuan masyarakat membangun rumah dengan cara menghilangkan nilai penyusutan nilai bangunan," kata Ferry.
Ferry menjelaskan pemerintah akan mengganti harga bangunan yang berlaku saat ini sehingga warga akan mendapatkan nilai yang sebanding untuk membangun atau memiliki rumah kembali.
Lebih jauh mantan anggota Komisi 2 DPR RI itu menyatakan pemerintah harus memberikan kepastian bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan bangunan rumah untuk proyek infrastruktur.
Selama ini, Ferry memastikan bangunan rumah milik warga yang terkena pembebasan proyek infrastruktur nasional mengalami penyusutan nilai.
Ferry juga menambahkan pemerintah memastikan pengakuan atas hak tanah bagi masyarakat termasuk kepastian waktu, pembayaran dan menempatkan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjanjikan pembayaran maksimal ganti rugi bagi masyarakat selama tiga bulan setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga.
"Ketika pembayaran lewat dari jangka waktu tiga bulan maka harus dilakukan penghitungan ganti rugi kembali," tutur Ferry. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu (10/2), mengatakan penerapan sistem harga terbaru itu dengan cara menghapuskan penyusutan nilai bangunan.
"Kita (pemerintah) harus pikirkan kemampuan masyarakat membangun rumah dengan cara menghilangkan nilai penyusutan nilai bangunan," kata Ferry.
Ferry menjelaskan pemerintah akan mengganti harga bangunan yang berlaku saat ini sehingga warga akan mendapatkan nilai yang sebanding untuk membangun atau memiliki rumah kembali.
Lebih jauh mantan anggota Komisi 2 DPR RI itu menyatakan pemerintah harus memberikan kepastian bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan bangunan rumah untuk proyek infrastruktur.
Selama ini, Ferry memastikan bangunan rumah milik warga yang terkena pembebasan proyek infrastruktur nasional mengalami penyusutan nilai.
Ferry juga menambahkan pemerintah memastikan pengakuan atas hak tanah bagi masyarakat termasuk kepastian waktu, pembayaran dan menempatkan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjanjikan pembayaran maksimal ganti rugi bagi masyarakat selama tiga bulan setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga.
"Ketika pembayaran lewat dari jangka waktu tiga bulan maka harus dilakukan penghitungan ganti rugi kembali," tutur Ferry. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016