Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terkait dengan sejumlah permasalahan pangan nasional, yang dinilai merupakan aspek penting dalam menegakkan kedaulatan pangan di Tanah Air.
Berdasarkan informasi dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin pagi, rapat tentang pangan tersebut bakal digelar di kediaman resmi Wapres RI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Sejumlah permasalahan yang saat ini sedang mewarnai masyarakat antara lain adalah terkait dengan tingkat stabilitas harga beberapa komoditas pangan misalnya daging.
Setelah rapat tentang pangan, agenda lainnya Wapres adalah meresmikan pembukaan Kongres ke-29 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Selanjutnya, Wapres juga bakal menerima Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.
Sebagaimana diwartakan, kedaulatan pangan yang ditegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lewat Nawacita, dipandang oleh sejumlah pihak harus dimulai dari pemuliaan petani.
"Angin segar bagi pembangunan pertanian di tanah air berhembus ketika pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa kita perlu berdaulat pangan, namun harus dimulai dengan pemuliaan petani," kata inisiator Gerakan Petani Nusantara (GPN) Hermanu Triwidodo, Senin (18/1).
Kedaulatan pangan tersebut, kata Hermanu, memang tertuang dalam Nawacita yang bertujuan menciptakan kedaulatan bangsa secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Menurut Hermanu yang juga pengajar di Departemen proteksi Tanaman IPB tersebut, niat pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu, baik karena saat ini memang dibutuhkan.
"Namun niat saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan cara yang baik untuk mewujudkannya. Kedaulatan pangan semestinya tidak hanya produksi meningkat dan berkelanjutan, namun juga menjadikan petani mulia dan berdaulat," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Berdasarkan informasi dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin pagi, rapat tentang pangan tersebut bakal digelar di kediaman resmi Wapres RI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Sejumlah permasalahan yang saat ini sedang mewarnai masyarakat antara lain adalah terkait dengan tingkat stabilitas harga beberapa komoditas pangan misalnya daging.
Setelah rapat tentang pangan, agenda lainnya Wapres adalah meresmikan pembukaan Kongres ke-29 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Selanjutnya, Wapres juga bakal menerima Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.
Sebagaimana diwartakan, kedaulatan pangan yang ditegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lewat Nawacita, dipandang oleh sejumlah pihak harus dimulai dari pemuliaan petani.
"Angin segar bagi pembangunan pertanian di tanah air berhembus ketika pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa kita perlu berdaulat pangan, namun harus dimulai dengan pemuliaan petani," kata inisiator Gerakan Petani Nusantara (GPN) Hermanu Triwidodo, Senin (18/1).
Kedaulatan pangan tersebut, kata Hermanu, memang tertuang dalam Nawacita yang bertujuan menciptakan kedaulatan bangsa secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Menurut Hermanu yang juga pengajar di Departemen proteksi Tanaman IPB tersebut, niat pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu, baik karena saat ini memang dibutuhkan.
"Namun niat saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan cara yang baik untuk mewujudkannya. Kedaulatan pangan semestinya tidak hanya produksi meningkat dan berkelanjutan, namun juga menjadikan petani mulia dan berdaulat," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016