Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (Ratas) yang membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisme.
"Beberapa hari lalu (Senin 18/1), Saya bertemu pimpinan Lembaga Negara. Dalam pertemuan itu disampaikan pencegahan terorisme dipandnag perlu dan sangat mendesak, perlu payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan," kata Presiden saat memimpin Ratas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Jokowi mengungkapkan para pimpinan Lembaga Negara memang belum menyepakati payung hukum pencegahan terorisme dan radikalisme itu apakah dalam bentuk revisi undang-undang, Peraturan Pengganti UU (Perppu) atau UU baru.
"Inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR," kata Presiden.
Dalam pencegahan terorisme ini, Presiden memerintahkan pada Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk memperkuat sinergi, terutama antar lembaga intelijen tidak memunculkan egosentris.
"Diantara lembaga intelijen jangan ada egosentrisme, jangan kompartemenasi (mengkotak-kotakan) dan saya ingin komunikasi intelijen lebih meningkatkan kemampuan, kontra teror, deteksi, cegah Tangkal teror," katanya.
Presiden juga meminta lembaga terkait untuk fokus pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi dan perdagangan yang mendukung aksi terorisme.
Jokowi juga memerintahkan Kemeterian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Komunikasi, BNPT untuk lebih fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.
"Terutama melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan, kepada para mantan narapidana teroris setelah kembali ke masyarakat," kata Presiden.
Dalam Ratas ini diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Budaya Puan Maharani, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yosonna Laoly, Menkoimfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri lainnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Beberapa hari lalu (Senin 18/1), Saya bertemu pimpinan Lembaga Negara. Dalam pertemuan itu disampaikan pencegahan terorisme dipandnag perlu dan sangat mendesak, perlu payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan," kata Presiden saat memimpin Ratas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Jokowi mengungkapkan para pimpinan Lembaga Negara memang belum menyepakati payung hukum pencegahan terorisme dan radikalisme itu apakah dalam bentuk revisi undang-undang, Peraturan Pengganti UU (Perppu) atau UU baru.
"Inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR," kata Presiden.
Dalam pencegahan terorisme ini, Presiden memerintahkan pada Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk memperkuat sinergi, terutama antar lembaga intelijen tidak memunculkan egosentris.
"Diantara lembaga intelijen jangan ada egosentrisme, jangan kompartemenasi (mengkotak-kotakan) dan saya ingin komunikasi intelijen lebih meningkatkan kemampuan, kontra teror, deteksi, cegah Tangkal teror," katanya.
Presiden juga meminta lembaga terkait untuk fokus pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi dan perdagangan yang mendukung aksi terorisme.
Jokowi juga memerintahkan Kemeterian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Komunikasi, BNPT untuk lebih fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.
"Terutama melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan, kepada para mantan narapidana teroris setelah kembali ke masyarakat," kata Presiden.
Dalam Ratas ini diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Budaya Puan Maharani, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yosonna Laoly, Menkoimfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri lainnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016