Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta kepada jajarannya dan pemerintah kabupaten/kota agar memprioritaskan program pembangunan dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan karena masih banyak masyarakat yang belum sejahtera.
"Walaupun sudah banyak program kita yang sudah dirasakan oleh masyarakat, namun sampai saat ini masih ada orang miskin, dan yang salah adalah kita bukan mereka, jadi pemahaman ini bisa dipahami oleh kita semua," kata Pastika saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Dia mengakui bahwa sampai dengan saat ini perencanaan program kegiatan Pemprov Bali masih kurang akurat. Hal itu mengingat masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.
Menurut dia, masih banyak perencanaan kegiatan yang dianggap tidak perlu dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Oleh karenanya, ia mengharapkan semua program yang telah direncanakan agar disisir kembali sehingga tidak ada lagi program Pemprov bali yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.
"Kita sisir lagi satu-satu, mana yang tidak perlu, jangan kita laksanakan, supaya dapat uang lagi untuk di APBD Perubahan tahun 2016, sehingga dananya bisa kita alihkan ke program prioritas untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Selain itu, Pastika juga mengakui bahwa kontrol yang dilakukan masih belum efektif. Menurutnya, pengawasan tersebut harus dilaksanakan baik itu di dalam maupun di luar. Di dalam diawasi administrasinya dan di luar diawasi pelaksanaannya sehingga program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Di sisi lain, Pastika juga mengeluhkan kurang akuratnya data yang dimiliki oleh setiap desa sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
"Kami mau data yang realistis bukan bukan data yang diplomatis ataupun data yang politis, dan di sinilah gunanya kabupaten/kota untuk mengumpulkan data yang akurat," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa, menyatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Pemprov Bali dengan Kabupaten/Kota dalam menanggulangi kemiskinan.
Dalam rakor yang menghadirkan seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tesebut diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai ajang menukar pikiran dan memberikan masukan serta saran yang membangun terkait dengan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang, sehingga akselerasi penanggulangan kemiskinan tersebut dapat segera tercapai.
Rakor tersebut juga turut diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Bali dan akan dilaksanakan sampai dengan 29 Desember 2015. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Walaupun sudah banyak program kita yang sudah dirasakan oleh masyarakat, namun sampai saat ini masih ada orang miskin, dan yang salah adalah kita bukan mereka, jadi pemahaman ini bisa dipahami oleh kita semua," kata Pastika saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Dia mengakui bahwa sampai dengan saat ini perencanaan program kegiatan Pemprov Bali masih kurang akurat. Hal itu mengingat masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.
Menurut dia, masih banyak perencanaan kegiatan yang dianggap tidak perlu dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Oleh karenanya, ia mengharapkan semua program yang telah direncanakan agar disisir kembali sehingga tidak ada lagi program Pemprov bali yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.
"Kita sisir lagi satu-satu, mana yang tidak perlu, jangan kita laksanakan, supaya dapat uang lagi untuk di APBD Perubahan tahun 2016, sehingga dananya bisa kita alihkan ke program prioritas untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Selain itu, Pastika juga mengakui bahwa kontrol yang dilakukan masih belum efektif. Menurutnya, pengawasan tersebut harus dilaksanakan baik itu di dalam maupun di luar. Di dalam diawasi administrasinya dan di luar diawasi pelaksanaannya sehingga program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Di sisi lain, Pastika juga mengeluhkan kurang akuratnya data yang dimiliki oleh setiap desa sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
"Kami mau data yang realistis bukan bukan data yang diplomatis ataupun data yang politis, dan di sinilah gunanya kabupaten/kota untuk mengumpulkan data yang akurat," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa, menyatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Pemprov Bali dengan Kabupaten/Kota dalam menanggulangi kemiskinan.
Dalam rakor yang menghadirkan seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tesebut diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai ajang menukar pikiran dan memberikan masukan serta saran yang membangun terkait dengan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang, sehingga akselerasi penanggulangan kemiskinan tersebut dapat segera tercapai.
Rakor tersebut juga turut diikuti oleh Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Bali dan akan dilaksanakan sampai dengan 29 Desember 2015. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015