Denpasar (Antara Bali) - Dinas Sosial Provinsi Bali optimistis program bedah rumah yang dianggarkan untuk 550 unit melalui APBD Perubahan 2015 dapat diselesaikan semuanya tepat waktu pada akhir Desember.
"Akhir Desember ini pasti selesai karena sekarang sedang termin ketiga semuanya. Artinya sedang melakukan `finishing`, sudah masang reng, tinggal atap saja," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten, di Denpasar, Rabu.
Dia meyakini, tidak akan ada persoalan terkait penyelesaian bedah rumah karena selama ini sudah diatur teknisnya supaya tidak ada masalah.
Setiap unit rumah warga miskin yang "dibedah" supaya menjadi rumah layak huni itu mendapat alokasi anggaran Rp30 juta dengan dikerjakan secara swakelola melalui panitia di desa.
Sedangkan dana diberikan menjadi tiga termin. Dana termin pertama yang bisa diterima pihak desa sebesar 40 persen, termin kedua 30 persen dan termin ketiga sisanya 30 persen.
"Terkait aturan persoalan hibah dan bansos, khusus untuk bantuan bedah rumah setelah kami cermati tidak ada masalah," ucap Wenten.
Yang sudah berjalan, tambah dia, bedah rumah merupakan bentuk hibah yang disampaikan kepada desa, selanjutnya desa memberikan kepada masyarakat yang memerlukan.
Untuk 2015 , Pemprov Bali mengalokasikan anggaran bedah rumah untuk 1.550 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 unit dianggarkan melalui APBD induk sedangkan 550 unit melalui APBD Perubahan 2015.
"Tahun depan kami mengalokasikan program bedah rumah untuk 1.500 unit melalui APBD Induk yang diprioritaskan untuk Kabupaten Buleleng dan Karangasem, selain juga diberikan kepada masyarakat di beberapa kabupaten lainnya," ujarnya.
Pihaknya juga berencana untuk melakukan verifikasi calon penerima bedah rumah lebih awal supaya tidak salah sasaran karena mungkin saja ada masyarakat yang sebelumnya masuk daftar penerima, ternyata sudah memperbaiki rumahnya sehingga tidak layak untuk dibantu lagi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Akhir Desember ini pasti selesai karena sekarang sedang termin ketiga semuanya. Artinya sedang melakukan `finishing`, sudah masang reng, tinggal atap saja," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten, di Denpasar, Rabu.
Dia meyakini, tidak akan ada persoalan terkait penyelesaian bedah rumah karena selama ini sudah diatur teknisnya supaya tidak ada masalah.
Setiap unit rumah warga miskin yang "dibedah" supaya menjadi rumah layak huni itu mendapat alokasi anggaran Rp30 juta dengan dikerjakan secara swakelola melalui panitia di desa.
Sedangkan dana diberikan menjadi tiga termin. Dana termin pertama yang bisa diterima pihak desa sebesar 40 persen, termin kedua 30 persen dan termin ketiga sisanya 30 persen.
"Terkait aturan persoalan hibah dan bansos, khusus untuk bantuan bedah rumah setelah kami cermati tidak ada masalah," ucap Wenten.
Yang sudah berjalan, tambah dia, bedah rumah merupakan bentuk hibah yang disampaikan kepada desa, selanjutnya desa memberikan kepada masyarakat yang memerlukan.
Untuk 2015 , Pemprov Bali mengalokasikan anggaran bedah rumah untuk 1.550 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 unit dianggarkan melalui APBD induk sedangkan 550 unit melalui APBD Perubahan 2015.
"Tahun depan kami mengalokasikan program bedah rumah untuk 1.500 unit melalui APBD Induk yang diprioritaskan untuk Kabupaten Buleleng dan Karangasem, selain juga diberikan kepada masyarakat di beberapa kabupaten lainnya," ujarnya.
Pihaknya juga berencana untuk melakukan verifikasi calon penerima bedah rumah lebih awal supaya tidak salah sasaran karena mungkin saja ada masyarakat yang sebelumnya masuk daftar penerima, ternyata sudah memperbaiki rumahnya sehingga tidak layak untuk dibantu lagi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015