Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menginginkan kelanjutan pembangunan Dermaga Gunaksa di Kabupaten Klungkung dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
"Jika tetap diajukan oleh masing-masing instansi lintas sektoral, pembangunan tersebut akan kembali molor karena membutuhkan waktu yang cukup lama pada tahap penganggarannya," kata Sudikerta saat memimpin rapat bersama jajaran Bappenas, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, rencana untuk merampungkan dermaga tersebut pada 2016 terancam molor lagi disebabkan terlambatnya penganggaran oleh instansi-instansi terkait di lintas sektoral, baik Pemerintah Kabupaten Klungkung, Balai maupun Pemprov Bali. Di samping adanya perubahan-perubahan "leading sector" dan perencanaan pada tahapan tertentu dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, ucap Sudikerta, hanya bisa diatasi melalui pengerjaan oleh pemerintah pusat yang diajukan dalam RAPBNP bulan Januari 2016, sehingga semua penganggaran dana untuk pembangunan akses jalan, perkantoran dan penguatan dermaga bisa seluruhnya berasal dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah awal yang cepat, Sudikerta meminta jajaran Pemkab Klungkung membuat proposal perubahan status Dermaga Gunaksa kepada Pemprov Bali yang kemudian akan ditindaklanjuti pengajuannya ke pemerintah pusat oleh Pemprov Bali. Status dermaga Gunaksa yang awalnya berstatus lokal menjadi tipe A status nasional. Hal itu diyakini akan bisa melimpahkan pengerjaannya kepada pusat.
Dia juga mengimbau proposal tersebut diikuti dengan pengerjaan proposal perencanaan pembangunan seluruh akses dermaga, sehingga pusat bisa mengetahui seluruh data secara rinci.
Terkait normalisasi Tukad (sungai) Unda yang juga berkaitan dengan pembangunan dermaga, Sudikerta mengatakan harus juga ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang sudah ada,
Dia berjanji akan langsung mengawal kembali proposal-proposal tersebut agar pengerjaan dermaga tersebut tetap bisa dilaksanakan pada 2016, sehingga pada 2017 sudah bisa beroperasi.
"Pokoknya jangan banyak teori, saat ini harus cepat kita kerjakan. Ini demi masyarakat, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung," tegas Sudikerta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, Nengah Sukasta, mengatakan sesuai rencana awal pembangunan Dermaga Gunaksa, tugas-tugas pengerjaan sudah dibagi antar instansi terkait sesuai kesepakatan.
Kabupaten Klungkung diantaranya mendapatkan tugas pembangunan akses jalan, pembangunan akses fasilitas kantor, dan penguatan dermaga. Dari tugas-tugas tersebut, diakuinya Pemkab Klungkung belum memiliki anggaran yang cukup, sehingga berharap Pemprov Bali isa membantu pengerjaan penguatan dermaga yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp3 miliar.
Sedangkan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, mengatakan rencana pembangunan Dermaga Gunaksa membutuhkan tindakan konkret, sehingga pengerjaan bisa cepat terealisasi.
Untuk mendukung rencana tersebut, Suwirta mengaku sudah melaksanakan pendataan terkait normalisasi Tukad Unda yang dalam rencana berkaitan dengan pembangunan akses jalan. "Data yang rinci sangat penting bagi rencana pembangunan," katanya.
Sementara itu Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono, mengaku siap memfasilitasi rencana-rencana tersebut. Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia menurutnya saat ini menjadi prioritas, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
"Usulan tersebut akan lebih mudah difasilitasi, asalkan didukung data yang lengkap," kata Prihartono. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Jika tetap diajukan oleh masing-masing instansi lintas sektoral, pembangunan tersebut akan kembali molor karena membutuhkan waktu yang cukup lama pada tahap penganggarannya," kata Sudikerta saat memimpin rapat bersama jajaran Bappenas, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, rencana untuk merampungkan dermaga tersebut pada 2016 terancam molor lagi disebabkan terlambatnya penganggaran oleh instansi-instansi terkait di lintas sektoral, baik Pemerintah Kabupaten Klungkung, Balai maupun Pemprov Bali. Di samping adanya perubahan-perubahan "leading sector" dan perencanaan pada tahapan tertentu dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, ucap Sudikerta, hanya bisa diatasi melalui pengerjaan oleh pemerintah pusat yang diajukan dalam RAPBNP bulan Januari 2016, sehingga semua penganggaran dana untuk pembangunan akses jalan, perkantoran dan penguatan dermaga bisa seluruhnya berasal dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah awal yang cepat, Sudikerta meminta jajaran Pemkab Klungkung membuat proposal perubahan status Dermaga Gunaksa kepada Pemprov Bali yang kemudian akan ditindaklanjuti pengajuannya ke pemerintah pusat oleh Pemprov Bali. Status dermaga Gunaksa yang awalnya berstatus lokal menjadi tipe A status nasional. Hal itu diyakini akan bisa melimpahkan pengerjaannya kepada pusat.
Dia juga mengimbau proposal tersebut diikuti dengan pengerjaan proposal perencanaan pembangunan seluruh akses dermaga, sehingga pusat bisa mengetahui seluruh data secara rinci.
Terkait normalisasi Tukad (sungai) Unda yang juga berkaitan dengan pembangunan dermaga, Sudikerta mengatakan harus juga ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang sudah ada,
Dia berjanji akan langsung mengawal kembali proposal-proposal tersebut agar pengerjaan dermaga tersebut tetap bisa dilaksanakan pada 2016, sehingga pada 2017 sudah bisa beroperasi.
"Pokoknya jangan banyak teori, saat ini harus cepat kita kerjakan. Ini demi masyarakat, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung," tegas Sudikerta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, Nengah Sukasta, mengatakan sesuai rencana awal pembangunan Dermaga Gunaksa, tugas-tugas pengerjaan sudah dibagi antar instansi terkait sesuai kesepakatan.
Kabupaten Klungkung diantaranya mendapatkan tugas pembangunan akses jalan, pembangunan akses fasilitas kantor, dan penguatan dermaga. Dari tugas-tugas tersebut, diakuinya Pemkab Klungkung belum memiliki anggaran yang cukup, sehingga berharap Pemprov Bali isa membantu pengerjaan penguatan dermaga yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp3 miliar.
Sedangkan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, mengatakan rencana pembangunan Dermaga Gunaksa membutuhkan tindakan konkret, sehingga pengerjaan bisa cepat terealisasi.
Untuk mendukung rencana tersebut, Suwirta mengaku sudah melaksanakan pendataan terkait normalisasi Tukad Unda yang dalam rencana berkaitan dengan pembangunan akses jalan. "Data yang rinci sangat penting bagi rencana pembangunan," katanya.
Sementara itu Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono, mengaku siap memfasilitasi rencana-rencana tersebut. Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia menurutnya saat ini menjadi prioritas, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
"Usulan tersebut akan lebih mudah difasilitasi, asalkan didukung data yang lengkap," kata Prihartono. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015