Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan pentingnya optimalisasi kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemprov setempat terkait akan berakhirnya tahun anggaran 2015.
"Beberapa hal yang harus mendapat perhatian antara lain tindak lanjut rekomendasi BPK, serapan anggaran 2015 dan RAPBD 2016," kata Pastika saat memberikan pengarahan pada pimpinan SKPD Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
Mantan Kapolda Bali itu sangat berharap agar waktu yang tersisa di tahun anggaran 2015 dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.
Selain pelaksanaan anggaran, dalam kesempatan itu Pastika kembali mengingatkan netralitas jajarannya pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Menurut dia, meskipun netral, pejabat dan PNS tetap punya kewajiban untuk turut menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. "Tetap harus ikut memonitor dan peduli terhadap lingkungan," katanya yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Cokorda Ngurah Pemayun.
Ancaman terorisme, narkoba dan revolusi mental juga menjadi penekanan Pastika dalam pengarahannya.
Sementara itu, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK, Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng mengatakan hampir seluruh rekomendasi lembaga pemeriksa telah ditindaklanjuti. Bahkan, Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan Irjen Kemendagri karena tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga tersebut.
Sedangkan terkait daya serap anggaran, Pelaksana Tugas Karo Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunarta menerangkan bahwa hingga akhir November, dana yang terserap mencapai 89,55 persen.
Kepala Bappeda Bali Putu Astawa memaparkan postur APBD 2016 yang dirancang sebesar Rp5,149 triliun. Alokasi dana tersebut sebagian besar akan dimanfaatkan untuk membiayai program pro rakyat seperti bedah rumah, Simantri, Gerbangsadu dan infrastruktur.
"Kita merencanakan 1.500 unit bedah rumah, 15 Gerbangsadu dan 100 unit Simantri. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur juga cukup besar yang mencapai Rp221 miliar," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Beberapa hal yang harus mendapat perhatian antara lain tindak lanjut rekomendasi BPK, serapan anggaran 2015 dan RAPBD 2016," kata Pastika saat memberikan pengarahan pada pimpinan SKPD Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
Mantan Kapolda Bali itu sangat berharap agar waktu yang tersisa di tahun anggaran 2015 dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.
Selain pelaksanaan anggaran, dalam kesempatan itu Pastika kembali mengingatkan netralitas jajarannya pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Menurut dia, meskipun netral, pejabat dan PNS tetap punya kewajiban untuk turut menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. "Tetap harus ikut memonitor dan peduli terhadap lingkungan," katanya yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Cokorda Ngurah Pemayun.
Ancaman terorisme, narkoba dan revolusi mental juga menjadi penekanan Pastika dalam pengarahannya.
Sementara itu, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK, Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng mengatakan hampir seluruh rekomendasi lembaga pemeriksa telah ditindaklanjuti. Bahkan, Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan Irjen Kemendagri karena tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga tersebut.
Sedangkan terkait daya serap anggaran, Pelaksana Tugas Karo Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunarta menerangkan bahwa hingga akhir November, dana yang terserap mencapai 89,55 persen.
Kepala Bappeda Bali Putu Astawa memaparkan postur APBD 2016 yang dirancang sebesar Rp5,149 triliun. Alokasi dana tersebut sebagian besar akan dimanfaatkan untuk membiayai program pro rakyat seperti bedah rumah, Simantri, Gerbangsadu dan infrastruktur.
"Kita merencanakan 1.500 unit bedah rumah, 15 Gerbangsadu dan 100 unit Simantri. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur juga cukup besar yang mencapai Rp221 miliar," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015