Denpasar (Antara Bali) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyatakan pemberlakuan bebas visa perlu diiringi peningkatan sejumlah aspek penunjang, mulai dari infrastruktur hingga prioritas pembangunan pariwisata.

"Di tengah upaya pengembangan yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, identifikasi prioritas pembangunan pariwisata dengan tepat, upaya berkelanjutan peningkatan infrastruktur, kalibrasi insentif fiskal, peningkatan promosi internasional, dan penegakan hukum peraturan pemerintah terkait pembangunan pariwisata yang lebih ramah lingkungan merupakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Pemerintah Pusat memberikan kemudahan berupa bebas visa kepada 90 negara asal wisatawan mancanegara guna mendongkrak minat kunjungan ke Indonesia, salah satunya Bali.

Pemerintah, lanjut Dewi, bahkan akan menambah menjadi 110 negara penerima bebas visa hingga akhir tahun 2015.

Kebijakan itu, kata dia, tentu menjadi peluang pariwisata bagi Pulau Dewata yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Meski ekonomi dunia berada dalam masa perlambatan, namun sektor pariwisata tetap tidak terimbas yang dibuktikan dengan tren peningkatan.

Dewi mengutip laporan "World Travel and Tourism Council" (WTTC), sektor pariwisata diperkirakan akan mengalami pertumbuhan empat persen, lebih tinggi dibandingkan sektor keuangan, transportasi dan manufaktur.

Badan PBB bidang perdagangan atau "United Nations World Trade Organization" (UNWTO) jugacmemproyeksikan peningkatan jumlah turis mencapai dua kali lipat dari satu miliar orang menjadi dua miliar orang dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2015. (NWD)

Pewarta: Pewarta: Dewa Wiguna

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015