Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menerima pengiat bisnis sosial, kewirausahaan sosial dan industri "start Up" di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.
"Tadi Presiden menerima para pebisnis pengguna teknologi yang memberikan implikasi tinggi terhadap masyarakat," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di Lingkugan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Rudiantara menyebutkan para pelaku bisnis yang memberikan implikasi tinggi terhadap masyarakat, misalnya "Gojek" yang berdampak terhadap ribuan orang memperoleh pekerjaan dan memiliki "sustainable" (usaha berkelanjutan).
Dia menyebutkan beberapa pebisnis sosial yang hadir di antaranya pemilik belanja "online" atau daring Tokopedia, traveloka, untuk membicarakan berbagai persoalan bisnis sosial yang belum diatur oleh pemerintah.
"(Dalam pertemuan) banyak masukan masalah akses, regulasi, logistik," ungkap Rudiantara.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini pelaku bisnis sosial ini mengalami kesulitan logistik, di mana penjualan ke luar negeri lebih mudah dibanding jual di dalam negeri.
Untuk itu, lanjut Rudiantara, dalam pertemuan dengan Presiden sepakat untuk membentuk forum para pelaku bisnis sosial untuk memperbaiki ekosistem bisnis "online" ini, di mana pemerintah akan menyiapkan "round map" atau peta jaln, termasuk logistik, logistik dan pendanaannya.
"Diprediksi 'e-commerce' pada 2020 akan mencapai 320 miliar dolar AS, maka kita harus perbaiki ekosistemnya," kata Rudiantara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tadi Presiden menerima para pebisnis pengguna teknologi yang memberikan implikasi tinggi terhadap masyarakat," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di Lingkugan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Rudiantara menyebutkan para pelaku bisnis yang memberikan implikasi tinggi terhadap masyarakat, misalnya "Gojek" yang berdampak terhadap ribuan orang memperoleh pekerjaan dan memiliki "sustainable" (usaha berkelanjutan).
Dia menyebutkan beberapa pebisnis sosial yang hadir di antaranya pemilik belanja "online" atau daring Tokopedia, traveloka, untuk membicarakan berbagai persoalan bisnis sosial yang belum diatur oleh pemerintah.
"(Dalam pertemuan) banyak masukan masalah akses, regulasi, logistik," ungkap Rudiantara.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini pelaku bisnis sosial ini mengalami kesulitan logistik, di mana penjualan ke luar negeri lebih mudah dibanding jual di dalam negeri.
Untuk itu, lanjut Rudiantara, dalam pertemuan dengan Presiden sepakat untuk membentuk forum para pelaku bisnis sosial untuk memperbaiki ekosistem bisnis "online" ini, di mana pemerintah akan menyiapkan "round map" atau peta jaln, termasuk logistik, logistik dan pendanaannya.
"Diprediksi 'e-commerce' pada 2020 akan mencapai 320 miliar dolar AS, maka kita harus perbaiki ekosistemnya," kata Rudiantara. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015