Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika membeberkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah setempat tahun 2016 kepada masyarakat yang tengah menikmati hari bebas kendaraan di kawasan Renon, Denpasar.
"Ini dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat bisa mengawasi dan tahu persis uangnya untuk apa," kata Pastika di Podium Bali Bebas Bicara, Minggu.
Menurut dia, pendapatan daerah ditargetkan lebih dari Rp5,1 triliun yang dikontribusikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp3,3 triliun atau sekitar 65,1 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan.
"PAD ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor," imbuhnya.
PAD, lanjut mantan Kepala Polda Bali itu juga dikontribusikan dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp985 miliar lebih, dana pendapatan sah sebesar Rp810 miliar lebih yang bersumber dari sewa aset, bunga dari deposito simpanan dan dividen di Bank Pembangunan Daerah Bali.
Deposito tersebut, lanjut dia, berasal dari anggaran untuk pembayaran suatu proyek yang tidak bisa dibayarkan langsung 100 persen namun sesuai aturan dibayar 40 persen terlebih dahulu kemudian disusul dua tahap yakni masing-masing 30 persen.
"Bunga deposito Rp50 miliar per tahun dan bunga itu langsung masuk ke kas daerah," ucapnya.
Pendapatan yang sah lainnya, kata dia, juga bersumber dari pendapatan dividen yakni Pemerintah Provinsi menaruh modal di BPD Bali dengan pembagian keuntungan tiap tahun mencapai Rp60 miliar.
Selain pendapatan daerah tersebut, Pastika juga membeberkan rancangan belanja daerah di antaranya bantuan keuangan khusus (BKK) kepada kabupaten/kota/desa sebesar Rp748 miliar lebih, belanja langsung Rp1,5 triliun lebih, bantuan sosial Rp179,5 miliar, belanja bagi hasil Rp1,1 triliun, belanja hibah Rp962,8 miliar, belanja subsidi untuk pupuk organik sebesar Rp10 miliar, belanja pegawai atau gaji PNS sebanyak lebih dari 7.000 orang sebesar Rp941 miliar dan belanja tak terduga misalnya untuk bencana sebesar Rp15 miliar.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Bali itu menambahkan rancangan tersebut akan dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri untuk diklarifikasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum nantinya disahkan menjadi APBD 2016.
Nantinya, gubernur dari Buleleng itu juga akan mengunggah APBD 2016 tersebut ke dalam laman atau website Pemprov Bali di www.baliprov.go.id agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ini dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat bisa mengawasi dan tahu persis uangnya untuk apa," kata Pastika di Podium Bali Bebas Bicara, Minggu.
Menurut dia, pendapatan daerah ditargetkan lebih dari Rp5,1 triliun yang dikontribusikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp3,3 triliun atau sekitar 65,1 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan.
"PAD ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor," imbuhnya.
PAD, lanjut mantan Kepala Polda Bali itu juga dikontribusikan dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp985 miliar lebih, dana pendapatan sah sebesar Rp810 miliar lebih yang bersumber dari sewa aset, bunga dari deposito simpanan dan dividen di Bank Pembangunan Daerah Bali.
Deposito tersebut, lanjut dia, berasal dari anggaran untuk pembayaran suatu proyek yang tidak bisa dibayarkan langsung 100 persen namun sesuai aturan dibayar 40 persen terlebih dahulu kemudian disusul dua tahap yakni masing-masing 30 persen.
"Bunga deposito Rp50 miliar per tahun dan bunga itu langsung masuk ke kas daerah," ucapnya.
Pendapatan yang sah lainnya, kata dia, juga bersumber dari pendapatan dividen yakni Pemerintah Provinsi menaruh modal di BPD Bali dengan pembagian keuntungan tiap tahun mencapai Rp60 miliar.
Selain pendapatan daerah tersebut, Pastika juga membeberkan rancangan belanja daerah di antaranya bantuan keuangan khusus (BKK) kepada kabupaten/kota/desa sebesar Rp748 miliar lebih, belanja langsung Rp1,5 triliun lebih, bantuan sosial Rp179,5 miliar, belanja bagi hasil Rp1,1 triliun, belanja hibah Rp962,8 miliar, belanja subsidi untuk pupuk organik sebesar Rp10 miliar, belanja pegawai atau gaji PNS sebanyak lebih dari 7.000 orang sebesar Rp941 miliar dan belanja tak terduga misalnya untuk bencana sebesar Rp15 miliar.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Bali itu menambahkan rancangan tersebut akan dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri untuk diklarifikasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum nantinya disahkan menjadi APBD 2016.
Nantinya, gubernur dari Buleleng itu juga akan mengunggah APBD 2016 tersebut ke dalam laman atau website Pemprov Bali di www.baliprov.go.id agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran tersebut. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015