Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah ingin mendorong penyerapan belanja sejak awal tahun, agar kinerja pertumbuhan ekonomi mulai terasa sejak triwulan I-2016.
"Biasanya pertumbuhan ekonomi triwulan I suka drop karena peran pemerintah tidak kelihatan. Kita mau membuat peran pemerintah lebih terlihat di triwulan I," kata Menkeu dalam jumpa pers sosialisasi APBN 2016 di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengatakan upaya perbaikan kualitas penyerapan belanja sudah dilakukan dengan mempercepat pengadaan barang dan jasa mulai November 2015, agar program pembangunan pemerintah bisa dimulai pada awal 2016.
Empat kementerian, kata dia, bahkan sudah diminta Presiden untuk mempercepat realisasi program yang sudah direncanakan, terutama proyek infrastruktur yang benar-benar siap dieksekusi pada Januari 2016.
"Empat kementerian diminta lebih cepat, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian dan ESDM. Ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak. Paling tidak uang muka sudah dibayarkan 20 persen atau 30 persen," jelas Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan dengan rencana penerbitan surat utang menjelang akhir 2015, untuk pendanaan berbagai proyek pemerintah yang siap diimplementasikan sejak awal 2016.
"Pre funding ini sudah dimuat di UU APBN, ini kita lakukan untuk mencegah penumpukan belanja di semester II atau triwulan IV dan terlambatnya eksekusi anggaran. Kalau kita andalkan financing biasa itu repot, karena penerimaan pajak di Januari masih terbatas," katanya.
Menkeu menambahkan pemerintah juga menyiagakan pembiayaan melalui skema pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral yang bisa dicairkan pada Januari 2016, untuk menambah kekuatan pembiayaan.
"Kita berjalan paralel, yang market tetap kita dorong dan kita cari momen terbaik di Desember. Tapi yang paling penting kita juga jalan untuk yang multilateral dan bilateral, supaya ada pencairan lebih cepat di Januari, apakah untuk program maupun proyek," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Biasanya pertumbuhan ekonomi triwulan I suka drop karena peran pemerintah tidak kelihatan. Kita mau membuat peran pemerintah lebih terlihat di triwulan I," kata Menkeu dalam jumpa pers sosialisasi APBN 2016 di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengatakan upaya perbaikan kualitas penyerapan belanja sudah dilakukan dengan mempercepat pengadaan barang dan jasa mulai November 2015, agar program pembangunan pemerintah bisa dimulai pada awal 2016.
Empat kementerian, kata dia, bahkan sudah diminta Presiden untuk mempercepat realisasi program yang sudah direncanakan, terutama proyek infrastruktur yang benar-benar siap dieksekusi pada Januari 2016.
"Empat kementerian diminta lebih cepat, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian dan ESDM. Ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak. Paling tidak uang muka sudah dibayarkan 20 persen atau 30 persen," jelas Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan dengan rencana penerbitan surat utang menjelang akhir 2015, untuk pendanaan berbagai proyek pemerintah yang siap diimplementasikan sejak awal 2016.
"Pre funding ini sudah dimuat di UU APBN, ini kita lakukan untuk mencegah penumpukan belanja di semester II atau triwulan IV dan terlambatnya eksekusi anggaran. Kalau kita andalkan financing biasa itu repot, karena penerimaan pajak di Januari masih terbatas," katanya.
Menkeu menambahkan pemerintah juga menyiagakan pembiayaan melalui skema pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral yang bisa dicairkan pada Januari 2016, untuk menambah kekuatan pembiayaan.
"Kita berjalan paralel, yang market tetap kita dorong dan kita cari momen terbaik di Desember. Tapi yang paling penting kita juga jalan untuk yang multilateral dan bilateral, supaya ada pencairan lebih cepat di Januari, apakah untuk program maupun proyek," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015