Denpasar (Antara Bali) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Pemerintah Kota Denpasar melakukan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan masalah sosial di perkantoran.
"Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Denpasar diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga semakin tinggi. Hal ini juga menjadi permasalahan yang timbul dalam pembangunan berkaitan dengan masalah sosial, seperti pemukiman kumuh, kurangnya pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat," kata BPM PD Kota Denpasar Made Mertajaya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan pihaknya kembali melaksanakan pemantauan secara rutin dilaksanakan berkaitan dengan koordinasi dalam program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Mertajaya lebih lanjut mengatakan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak terlepas dari data valid mengenai jumlah dan distribusi penduduk miskin di Kota Denpasar. Sehingga dari data ini pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut.
"Pemantauan (monev) menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam penetapan data base kemiskinan di Kota Denpasar tahun 2015," kata Mertajaya didampingi Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPM PD Kota Denpasar, Luh Gede Ratna Ninggrat.
Ia menjelaskan mengacu dari data perkembangan rumah tangga miskin (RTM) di tahun 2014 tercatat 6.962 jiwa di Kota Denpasar. Dengan angka ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang tercatat sebanyak 7.652 orang yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar. (APP)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Denpasar diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga semakin tinggi. Hal ini juga menjadi permasalahan yang timbul dalam pembangunan berkaitan dengan masalah sosial, seperti pemukiman kumuh, kurangnya pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat," kata BPM PD Kota Denpasar Made Mertajaya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan pihaknya kembali melaksanakan pemantauan secara rutin dilaksanakan berkaitan dengan koordinasi dalam program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Mertajaya lebih lanjut mengatakan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak terlepas dari data valid mengenai jumlah dan distribusi penduduk miskin di Kota Denpasar. Sehingga dari data ini pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut.
"Pemantauan (monev) menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam penetapan data base kemiskinan di Kota Denpasar tahun 2015," kata Mertajaya didampingi Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPM PD Kota Denpasar, Luh Gede Ratna Ninggrat.
Ia menjelaskan mengacu dari data perkembangan rumah tangga miskin (RTM) di tahun 2014 tercatat 6.962 jiwa di Kota Denpasar. Dengan angka ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang tercatat sebanyak 7.652 orang yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar. (APP)
Editor : Adi Purnama Putra
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015