Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo batal menerima sekaligus berkenalan dengan jajaran Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hadir di antara para pengurus Iwapi tersebut, mewakili pemerintah.
Darmin mewakili Pemerintah untuk sekaligus melakukan sosialisasi Paket Kebijakan Tahap I kepada jajaran pengurus DPP Iwapi selaku pelaku usaha. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diinformasikan melaksanakan agenda yang lebih mendesak dan memanggil secara mendadak Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.
Darmin kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan sosialisasi dan membahas salah satunya soal situasi dan kondisi perekonomian global terkini. "Tidak jadinya kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat membawa dampak yang sebetulnya tidak terlalu baik," katanya.
Menurut dia, batalnya kenaikan suku bunga itu lantaran pertimbangan tingkat inflasi yang belum seperti mereka harapkan. "Kita tahu pasti jawabannya yakni ekspor. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya untuk memperbaiki kondisi perekonomian selain ekspor dan hanya dunia usaha yang bisa melakukannya. Pertanyaannya ekspor ke mana," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ekspor sekarang ini harus dilakukan ke negara-negara di luar yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Menurut dia, saat ini perlu dilakukan upaya untuk membuka pasar yang baru di antaranya Timur Tengah, Afrika Selatan, dan lain-lain.
"Yang kedua yang bisa dilakukan adalah investasi baik PMDN maupun PMA yang bisa membawa dana dari luar," katanya.
Darmin mengatakan pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Tahap I yang pada intinya bertujuan untuk menyederhanakan perizinan sehingga dunia usaha bisa lebih mudah mengembangkan usahanya. Jajaran pengurus Iwapi tampak terkejut dengan agenda mendadak tersebut namun tetap menyimak penjelasan Darmin Nasution.
Awalnya, pertemuan Presiden Jokowi dengan DPP Iwapi digelar dalam rangka mendengarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 IWAPI, sekaligus berkenalan dengan jajaran kepengurusan baru organisasi pengusaha perempuan itu periode 2015-2020. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hadir di antara para pengurus Iwapi tersebut, mewakili pemerintah.
Darmin mewakili Pemerintah untuk sekaligus melakukan sosialisasi Paket Kebijakan Tahap I kepada jajaran pengurus DPP Iwapi selaku pelaku usaha. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diinformasikan melaksanakan agenda yang lebih mendesak dan memanggil secara mendadak Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.
Darmin kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan sosialisasi dan membahas salah satunya soal situasi dan kondisi perekonomian global terkini. "Tidak jadinya kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat membawa dampak yang sebetulnya tidak terlalu baik," katanya.
Menurut dia, batalnya kenaikan suku bunga itu lantaran pertimbangan tingkat inflasi yang belum seperti mereka harapkan. "Kita tahu pasti jawabannya yakni ekspor. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya untuk memperbaiki kondisi perekonomian selain ekspor dan hanya dunia usaha yang bisa melakukannya. Pertanyaannya ekspor ke mana," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ekspor sekarang ini harus dilakukan ke negara-negara di luar yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Menurut dia, saat ini perlu dilakukan upaya untuk membuka pasar yang baru di antaranya Timur Tengah, Afrika Selatan, dan lain-lain.
"Yang kedua yang bisa dilakukan adalah investasi baik PMDN maupun PMA yang bisa membawa dana dari luar," katanya.
Darmin mengatakan pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Tahap I yang pada intinya bertujuan untuk menyederhanakan perizinan sehingga dunia usaha bisa lebih mudah mengembangkan usahanya. Jajaran pengurus Iwapi tampak terkejut dengan agenda mendadak tersebut namun tetap menyimak penjelasan Darmin Nasution.
Awalnya, pertemuan Presiden Jokowi dengan DPP Iwapi digelar dalam rangka mendengarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 IWAPI, sekaligus berkenalan dengan jajaran kepengurusan baru organisasi pengusaha perempuan itu periode 2015-2020. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015