Jakarta (Antara Bali) - Tiga sasaran yakni percepatan realisasi anggaran, pemberian dana langsung untuk masyarakat, dan insentif untuk pengurangan repatriasi dividen disarankan menjadi fokus pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi tahap II.
"Utamanya menjaga daya beli. Bisa 'cash for work' untuk kegiatan ekonomi desa, tapi jangan seperti Bantuan Langsung Tunai yang lalu. Yang diberikan tapi tidak jelas sasarannya, tidak mendidik," kata Ekonom PT. Bank Central Asia Tbk, David Sumual dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu malam.
David menilai pemberian dana langsung untuk program padat karya, terutama di daerah dan pedesaan, dapat menjadi alternatif untuk memulihkan daya beli masyarakat.
Pemulihan daya beli ini penting, ujar David, karena sektor konsumsi masih menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ujar David, sasaran dan penggunaan dari dana kompensasi tersebut harus melalui mekanisme yang jelas, dan didukung pengawasan yang kuat.
Sasaran kedua dari paket kebijakan, kata David, adalah percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu, pemerintah harus secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencairan Anggaran.
Kepentingan dari Perpres itu adalah landasan hukum yang memilah ranah administrasi dan masalah hukum, untuk memberikan rasa aman kepada pejabat pelaksana anggaran. Kementerian Keuangan pada Juli 2015 lalu mencatat anggaran daerah yang tidak dipergunakan dan mengendap di bank mencapai Rp273,5 triliun.
Sasaran ketiga, menurut David, adalah insentif bagi perusahaan untuk pengurangan repatriasi dividen ke luar negeri. Dana dividen perusahaan diharapkan dialokasikan sebagai reinvestasi di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II pada akhir September 2015. Paket kebijakan ekonomi tahap I sudah diumumkan pemerintah pada 9 September 2015 lalu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Utamanya menjaga daya beli. Bisa 'cash for work' untuk kegiatan ekonomi desa, tapi jangan seperti Bantuan Langsung Tunai yang lalu. Yang diberikan tapi tidak jelas sasarannya, tidak mendidik," kata Ekonom PT. Bank Central Asia Tbk, David Sumual dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu malam.
David menilai pemberian dana langsung untuk program padat karya, terutama di daerah dan pedesaan, dapat menjadi alternatif untuk memulihkan daya beli masyarakat.
Pemulihan daya beli ini penting, ujar David, karena sektor konsumsi masih menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ujar David, sasaran dan penggunaan dari dana kompensasi tersebut harus melalui mekanisme yang jelas, dan didukung pengawasan yang kuat.
Sasaran kedua dari paket kebijakan, kata David, adalah percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu, pemerintah harus secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencairan Anggaran.
Kepentingan dari Perpres itu adalah landasan hukum yang memilah ranah administrasi dan masalah hukum, untuk memberikan rasa aman kepada pejabat pelaksana anggaran. Kementerian Keuangan pada Juli 2015 lalu mencatat anggaran daerah yang tidak dipergunakan dan mengendap di bank mencapai Rp273,5 triliun.
Sasaran ketiga, menurut David, adalah insentif bagi perusahaan untuk pengurangan repatriasi dividen ke luar negeri. Dana dividen perusahaan diharapkan dialokasikan sebagai reinvestasi di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II pada akhir September 2015. Paket kebijakan ekonomi tahap I sudah diumumkan pemerintah pada 9 September 2015 lalu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015