Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan jajaran pegawai negeri sipil di daerah itu untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan pilkada, meskipun di tengah regulasi yang dipandang masih bersifat "abu-abu".
"Kami akui memang ada kendala berkaitan dengan regulasi, karena memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, diatur bahwa PNS atau Aparatur Sipil Negara tidak boleh memberikan dukungan langsung ataupun tidak langsung, serta tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
"PNS tidak boleh hadir pada saat jam kerja. Tidak boleh menggunakan atribut PNS-nya, tidak boleh menggunakan atribut pasangan calon yang didukung. PNS harus pasif, tidak dalam konteks memberikan dukungan tetapi boleh hadir untuk mendengarkan visi-misi," ujarnya pada acara Rakor Sosialisasi dan Kampanye itu.
Tetapi, ujar Rudia, yang menjadi pertanyaan itu siapa yang menjamin mereka (PNS) netral dalam jumlahnya yang banyak. "Apa betul kedatangan mereka untuk melihat visi misi. Apalagi sekarang ini tahapan kampanye dan banyak media yang disiapkan KPU untuk melihat sejauh mana program visi-misi," katanya.
Pihaknya sangat menginginkan PNS betul-betul netral, jangan sampai PNS dipersepsikan yang berbeda oleh pasangan lawan politik maupun oleh masyarakat.
"PNS itu `kan pelayan masyarakat. Kalau tidak netral, bisa saja pelayanannya akan berbeda ketika tahu yang dilayani berbeda pandangan politiknya," ucap Rudia.
Di sisi lain, Rudia juga meminta Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL untuk melaksanakan tugas secara intensif sehingga tidak ada alasan para pengawas untuk tidak mengetahui tahapan kampanye, apalagi tidak mendapatkan informasi.
"Kami dalam konteks pencegahan sudah mengingatkan kepada pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat sesuai UU, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga agar pasangan calon memahami, karena kami ingin menghasilkan pilkada yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami akui memang ada kendala berkaitan dengan regulasi, karena memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, diatur bahwa PNS atau Aparatur Sipil Negara tidak boleh memberikan dukungan langsung ataupun tidak langsung, serta tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
"PNS tidak boleh hadir pada saat jam kerja. Tidak boleh menggunakan atribut PNS-nya, tidak boleh menggunakan atribut pasangan calon yang didukung. PNS harus pasif, tidak dalam konteks memberikan dukungan tetapi boleh hadir untuk mendengarkan visi-misi," ujarnya pada acara Rakor Sosialisasi dan Kampanye itu.
Tetapi, ujar Rudia, yang menjadi pertanyaan itu siapa yang menjamin mereka (PNS) netral dalam jumlahnya yang banyak. "Apa betul kedatangan mereka untuk melihat visi misi. Apalagi sekarang ini tahapan kampanye dan banyak media yang disiapkan KPU untuk melihat sejauh mana program visi-misi," katanya.
Pihaknya sangat menginginkan PNS betul-betul netral, jangan sampai PNS dipersepsikan yang berbeda oleh pasangan lawan politik maupun oleh masyarakat.
"PNS itu `kan pelayan masyarakat. Kalau tidak netral, bisa saja pelayanannya akan berbeda ketika tahu yang dilayani berbeda pandangan politiknya," ucap Rudia.
Di sisi lain, Rudia juga meminta Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL untuk melaksanakan tugas secara intensif sehingga tidak ada alasan para pengawas untuk tidak mengetahui tahapan kampanye, apalagi tidak mendapatkan informasi.
"Kami dalam konteks pencegahan sudah mengingatkan kepada pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat sesuai UU, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga agar pasangan calon memahami, karena kami ingin menghasilkan pilkada yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015