Denpasar (Antara Bali) - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mendesak pemerintah pusat harus melakukan asistensi ke daerah-daerah sebagai salah satu upaya mempercepat serapan APBD dan APBN.
"Yang harus dilakukan adalah segera melakukan asistensi kepada daerah, khususnya kepada gubernur untuk melakukan upaya percepatan," kata Yasin Limpo dalam Pra-Musyawarah Nasional APPSI 2015, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya mengapresiasi berbagai kebijakan yang sebelumya telah dikemukakan Presiden Joko Widodo terkait upaya percepatan penyerapan anggaran dan hal tersebut dipandang dapat mengenergi daerah agar lebih serius menggulirkan anggaran.
"Namun, asistensi segera yang harus dilakukan. Pemerintah bersama gubernur harus sama-sama duduk untuk mencoba melihat yang mana yang menjadi masalah. Mungkin saja ada kebijakan yang harus disesuaikan, koordinasi kelembagaan seperti apa pusat dan daerah serta bagaimana menggulirkan secara cepat," ucapnya yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Terkait dengan ancaman dari Menteri Dalam Negeri mengenai sanksi penurunan dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2016 kepada provinsi dan kabupaten/kota yang serapan angggarannya rendah, menurut dia, ancaman seperti itu sudah tidak zamannya lagi.
"Jika hanya dibuat sanksi saja, orang akan ketakutan, digulirkan tidak sesuai aturan, menjadi persoalan pidana dan ini menjadi masalah," ujarnya pada acara yang dihadiri lebih dari 20 gubernur dan wakil gubernur itu.
Di samping itu, lanjut dia, pemerintah daerah sejauh ini juga sudah melakukan asistensi khusus bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat dalam upaya percepatan penyerapan anggaran .(APP)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Yang harus dilakukan adalah segera melakukan asistensi kepada daerah, khususnya kepada gubernur untuk melakukan upaya percepatan," kata Yasin Limpo dalam Pra-Musyawarah Nasional APPSI 2015, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya mengapresiasi berbagai kebijakan yang sebelumya telah dikemukakan Presiden Joko Widodo terkait upaya percepatan penyerapan anggaran dan hal tersebut dipandang dapat mengenergi daerah agar lebih serius menggulirkan anggaran.
"Namun, asistensi segera yang harus dilakukan. Pemerintah bersama gubernur harus sama-sama duduk untuk mencoba melihat yang mana yang menjadi masalah. Mungkin saja ada kebijakan yang harus disesuaikan, koordinasi kelembagaan seperti apa pusat dan daerah serta bagaimana menggulirkan secara cepat," ucapnya yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Terkait dengan ancaman dari Menteri Dalam Negeri mengenai sanksi penurunan dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2016 kepada provinsi dan kabupaten/kota yang serapan angggarannya rendah, menurut dia, ancaman seperti itu sudah tidak zamannya lagi.
"Jika hanya dibuat sanksi saja, orang akan ketakutan, digulirkan tidak sesuai aturan, menjadi persoalan pidana dan ini menjadi masalah," ujarnya pada acara yang dihadiri lebih dari 20 gubernur dan wakil gubernur itu.
Di samping itu, lanjut dia, pemerintah daerah sejauh ini juga sudah melakukan asistensi khusus bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat dalam upaya percepatan penyerapan anggaran .(APP)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015