Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan jajaran birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar tidak menjebak penjabat wali kota yang bertugas di daerah itu sebelum terpilihnya wali kota hasil pilkada.
"Saya harapkan dukungan penuh jajaran birokrasi di sini agar Penjabat Wali Kota Denpasar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tolong jangan dijebak, jangan ditipu dan jangan di-fait accompli," kata Pastika dalam kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar, Kamis.
Dia mengemukakan betapa tugas berat yang harus diemban penjabat wali kota. "Penjabat Wali Kota Denpasar punya tugas penting yaitu menyelenggarakan pemerintahan, menyusun APBD dan memfasilitasi proses pilkada. Jadi tugasnya lebih berat dari pejabat definitif," ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada, Pastika kembali mengingatkan netralitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Denpasar. "Tinggalkan semua kepentingan politik praktis. Ingat, dalam bekerja, birokrasi diperintah oleh peraturan perundang-undangan," ucap Pastika.
Di sisi lain, dia menyoroti persoalan SDM di lingkungan Pemkot Denpasar karena masih ada 17 jabatan struktural yang lowong, terdiri dari pejabat eselon IIB, IIA dan Eselon IV.
Bahkan Pastika mengungkap ada dua pejabat eselon II (setingkat kadis-red) yang diangkat tanpa konsultasi ke Gubernur.
Padahal mengacu Keputusan Mendagri Nomor 16 Tahun 2003 tentang pengangkatan pejabat eselon II di tingkat kabupaten/kota wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Oleh karena itu, Pastika meminta Penjabat Walikota Denpasar AA. Gede Geriya untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Di sisi lain, Pastika juga mengapresiasi banyak prestasi yang berhasil diraih Pemkot Denpasar. "Saya bangga dengan berbagai prestasi yang diraih Pemkot Denpasar. Ke depannya saya berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan," katanya.
Dia yakin, dengan PAD yang cukup besar, Kota Denpasar dapat melaksanakan berbagai program yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi masyarakatnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Denpasar AA Geriya mengatakan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kota Denpasar. Persoalan itu antara lain, tingginya laju pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, banjir dan persoalan lingkungan/kebersihan.
Penduduk Kota Denpasar saat ini sudah berjumlah 863.600 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 4,0 persen atau melampaui laju pertumbuhan Bali yang ada pada kisaran 2,15 persen. Menurut dia, tingginya laju pertumbuhan penduduk sebagian besar disumbang oleh arus urbanisasi.
Selain menghadapi persoalan penduduk, Denpasar juga dihadapkan pada tingginya alih fungsi lahan. Sebanyak 60 hektare lahan produktif di Kota Denpasar beralih fungsi setiap tahunnya. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Denpasar telah mengambil langkah-langkah secara bertahap.
Untuk mencegah alih fungsi lahan, Pemkot Denpasar memberikan subsidi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan produktif. Banjir pun telah ditangani secara bertahap. "Dari 34 titik banjir, 23 sudah tertangani dan 11 lainnya akan mendapat penanganan selanjutnya," ucapnya.
Sementara dalam penanganan persoalan kebersihan, Pemkot telah membentuk 35 kelompok swadaya pengangkut sampah dan 47 unit bank sampah. Belakangan Pemkot juga meluncurkan mesin anjungan sampah yang saat ini baru ada di Pasar Kreneng.
"Kami berencana membuka gerai mesin anjungan sampah di Lapangan Renon dan Taman Budaya," katanya.
Untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut, ke depannya Pemkot Denpasar akan membangun sinergi yang lebih efektif dengan Pemprov Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya harapkan dukungan penuh jajaran birokrasi di sini agar Penjabat Wali Kota Denpasar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tolong jangan dijebak, jangan ditipu dan jangan di-fait accompli," kata Pastika dalam kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar, Kamis.
Dia mengemukakan betapa tugas berat yang harus diemban penjabat wali kota. "Penjabat Wali Kota Denpasar punya tugas penting yaitu menyelenggarakan pemerintahan, menyusun APBD dan memfasilitasi proses pilkada. Jadi tugasnya lebih berat dari pejabat definitif," ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada, Pastika kembali mengingatkan netralitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Denpasar. "Tinggalkan semua kepentingan politik praktis. Ingat, dalam bekerja, birokrasi diperintah oleh peraturan perundang-undangan," ucap Pastika.
Di sisi lain, dia menyoroti persoalan SDM di lingkungan Pemkot Denpasar karena masih ada 17 jabatan struktural yang lowong, terdiri dari pejabat eselon IIB, IIA dan Eselon IV.
Bahkan Pastika mengungkap ada dua pejabat eselon II (setingkat kadis-red) yang diangkat tanpa konsultasi ke Gubernur.
Padahal mengacu Keputusan Mendagri Nomor 16 Tahun 2003 tentang pengangkatan pejabat eselon II di tingkat kabupaten/kota wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Oleh karena itu, Pastika meminta Penjabat Walikota Denpasar AA. Gede Geriya untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Di sisi lain, Pastika juga mengapresiasi banyak prestasi yang berhasil diraih Pemkot Denpasar. "Saya bangga dengan berbagai prestasi yang diraih Pemkot Denpasar. Ke depannya saya berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan," katanya.
Dia yakin, dengan PAD yang cukup besar, Kota Denpasar dapat melaksanakan berbagai program yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi masyarakatnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Denpasar AA Geriya mengatakan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kota Denpasar. Persoalan itu antara lain, tingginya laju pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, banjir dan persoalan lingkungan/kebersihan.
Penduduk Kota Denpasar saat ini sudah berjumlah 863.600 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 4,0 persen atau melampaui laju pertumbuhan Bali yang ada pada kisaran 2,15 persen. Menurut dia, tingginya laju pertumbuhan penduduk sebagian besar disumbang oleh arus urbanisasi.
Selain menghadapi persoalan penduduk, Denpasar juga dihadapkan pada tingginya alih fungsi lahan. Sebanyak 60 hektare lahan produktif di Kota Denpasar beralih fungsi setiap tahunnya. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Denpasar telah mengambil langkah-langkah secara bertahap.
Untuk mencegah alih fungsi lahan, Pemkot Denpasar memberikan subsidi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan produktif. Banjir pun telah ditangani secara bertahap. "Dari 34 titik banjir, 23 sudah tertangani dan 11 lainnya akan mendapat penanganan selanjutnya," ucapnya.
Sementara dalam penanganan persoalan kebersihan, Pemkot telah membentuk 35 kelompok swadaya pengangkut sampah dan 47 unit bank sampah. Belakangan Pemkot juga meluncurkan mesin anjungan sampah yang saat ini baru ada di Pasar Kreneng.
"Kami berencana membuka gerai mesin anjungan sampah di Lapangan Renon dan Taman Budaya," katanya.
Untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut, ke depannya Pemkot Denpasar akan membangun sinergi yang lebih efektif dengan Pemprov Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015