Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia menilai utang luar negeri (ULN) sektor swasta yang nilainya lebih besar daripada pemerintah merupakan hal yang wajar.
"Utang sektor pemerintah dibanding sektor swasta dan BUMN pasti lebih besar swasta, jadi utang swasta lebih besar dari pemerintah itu hal yang wajar," tutur Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara di Jakarta, Kamis.
Utang luar negeri pemerintah di dalam ekonomi Indonesia, tutur dia, kini sebesar 10-12 persen dari PDB Indonesia.
Meski begitu, ia mengingatkan sektor swasta untuk mengendalikan utang luar negerinya, terutama swasta yang menggunakan utang untuk transaksi yang tidak menghasilkan valuta asing, karena akan menimbulkan risiko untuk perusahaan tersebut.
Bahkan jika utang luar negeri tersebut terlalu besar, juga akan menjadi risiko untuk makro. Untuk itu, ujar dia, BI menganjurkan sektor swasta yang tidak menghasilkan keuntungan dalam bentuk valuta asing untuk melakukan lindung nilai (hedging).
"BI sudah menerbitkan aturan 'hedging' bahwa perusahaan yang tidak menghasilkan dolar harus 'hedging'," kata Mirza. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Utang sektor pemerintah dibanding sektor swasta dan BUMN pasti lebih besar swasta, jadi utang swasta lebih besar dari pemerintah itu hal yang wajar," tutur Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara di Jakarta, Kamis.
Utang luar negeri pemerintah di dalam ekonomi Indonesia, tutur dia, kini sebesar 10-12 persen dari PDB Indonesia.
Meski begitu, ia mengingatkan sektor swasta untuk mengendalikan utang luar negerinya, terutama swasta yang menggunakan utang untuk transaksi yang tidak menghasilkan valuta asing, karena akan menimbulkan risiko untuk perusahaan tersebut.
Bahkan jika utang luar negeri tersebut terlalu besar, juga akan menjadi risiko untuk makro. Untuk itu, ujar dia, BI menganjurkan sektor swasta yang tidak menghasilkan keuntungan dalam bentuk valuta asing untuk melakukan lindung nilai (hedging).
"BI sudah menerbitkan aturan 'hedging' bahwa perusahaan yang tidak menghasilkan dolar harus 'hedging'," kata Mirza. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015