Denpasar (Antara Bali) - Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka berjanji akan mengutamakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memimpin kabupaten terkaya di Bali itu selama pelaksanan tahapan pemilihan kepala daerah.
"Netralitas ASN harus diutamakan, dan apabila ada yang terbukti terjun dalam politik, tentu ada ketentuan sanksinya," kata Harry Yudha seusai dilantik menjadi Penjabat Bupati Badung oleh Gubernur Bali di Denpasar, Rabu.
Mantan Kepala Biro Organisasi Pemprov Bali itu mengatakan penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2015 harus dapat berjalan dengan lancar dan apabila ada permasalahan harus dapat diatasi sedini mungkin.
"Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya kami harus menyelaraskan dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi kami sebenarnya masih aparat provinsi," ujar pria asal Buleleng kelahiran 9 Desember 1961 itu.
I Nyoman Harry Yudha Saka ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Bupati Badung berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 131.31-4620 Tahun 2015.
Pelantikan pejabat yang lama berkiprah di Bappeda dan Inspektorat Bali itu menjadi Penjabat Bupati Badung pada hari ini bertepatan dengan habisnya masa jabatan Anak Agung Gde Agung-I Made Sudiana yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan kepada Penjabat Bupati Badung yang baru dilantik, agar dapat menjaga netralitas aparatur sipil negara di daerah itu dalam tahapan pelaksanaan pilkada.
"Saudara harus mampu menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), sehingga dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan selalu mengedepankan profesionalitas," katanya.
Menurut dia, jika ASN dapat mengedepankan profesionalitas dan menjadi teladan bagi masyarakat, hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk turut menciptakan pilkada yang aman, lancar, damai dan demokratis.
Dalam memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Karangasem 9 Desember 2015, Pastika mengharapkan Penjabat Bupati Badung dapat mengoptimalkan koordinasi dan mengefektifkan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KPU Badung, Panwaslu, dan unsur TNI/Polri termasuk dengan pemuka masyarakat dan pemuka agama.
Untuk di Bali, selain di Kabupaten Badung, pilkada serentak 9 Desember 2015 juga akan dilaksanakan di lima kabupaten dan kota lainnya yakni di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Netralitas ASN harus diutamakan, dan apabila ada yang terbukti terjun dalam politik, tentu ada ketentuan sanksinya," kata Harry Yudha seusai dilantik menjadi Penjabat Bupati Badung oleh Gubernur Bali di Denpasar, Rabu.
Mantan Kepala Biro Organisasi Pemprov Bali itu mengatakan penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2015 harus dapat berjalan dengan lancar dan apabila ada permasalahan harus dapat diatasi sedini mungkin.
"Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya kami harus menyelaraskan dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi kami sebenarnya masih aparat provinsi," ujar pria asal Buleleng kelahiran 9 Desember 1961 itu.
I Nyoman Harry Yudha Saka ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Bupati Badung berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 131.31-4620 Tahun 2015.
Pelantikan pejabat yang lama berkiprah di Bappeda dan Inspektorat Bali itu menjadi Penjabat Bupati Badung pada hari ini bertepatan dengan habisnya masa jabatan Anak Agung Gde Agung-I Made Sudiana yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan kepada Penjabat Bupati Badung yang baru dilantik, agar dapat menjaga netralitas aparatur sipil negara di daerah itu dalam tahapan pelaksanaan pilkada.
"Saudara harus mampu menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), sehingga dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan selalu mengedepankan profesionalitas," katanya.
Menurut dia, jika ASN dapat mengedepankan profesionalitas dan menjadi teladan bagi masyarakat, hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk turut menciptakan pilkada yang aman, lancar, damai dan demokratis.
Dalam memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Karangasem 9 Desember 2015, Pastika mengharapkan Penjabat Bupati Badung dapat mengoptimalkan koordinasi dan mengefektifkan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KPU Badung, Panwaslu, dan unsur TNI/Polri termasuk dengan pemuka masyarakat dan pemuka agama.
Untuk di Bali, selain di Kabupaten Badung, pilkada serentak 9 Desember 2015 juga akan dilaksanakan di lima kabupaten dan kota lainnya yakni di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015