Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapi pandangan umum Fraksi di DPRD setempat terkait penurunan rencana pendapatan daerah tahun 2016 karena didasarkan atas realisasi pajak daerah.
"Penurunan rencana pendapatan daerah tersebut berdasarkan atas realisasi pendapatan pajak daerah, khususnya BBNKB sampai bulan Mei 2015 dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Mangku Pastika pada sidang paripurna DPRD tentang jawaban gubernur terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Bali, Jumat.
Ia mengatakan penurunan tersebut juga didasarkan melemahnya kondisi perekonomian nasional maupun regional saat ini.
Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pandangan terkait sorotan fraksi-fraksi di dewan untuk memperkecil Silpa.
Hal ini ditanggapi bahwa penggunaan anggaran sudah optimal untuk menyelesaikan utang kewajiban yang bersifat mengikat dan juga untuk program skala prioritas.
"Kami dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan sudah dilakukan secara optimal, namun banyaknya Silpa tersebut karena sejumlah program tidak terkejar dalam target," katanya.
Menanggapi jawab Gubernur Bali Mangku Pastika, anggota Komisi III DPRD Bali Kadek Diana mengatakan semestinya Silpa bisa ditekan seminimal mungkin, karena Silpa semakin banyak menandakan perencanaan tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Sebenarnya Silpa itu bisa sekecil-kecilnya. Karena dalam setiap perencanaan sudah ditentukan anggaran yang diperlukan maupun waktu penyelesaiannya," ucap politikus PDIP.
Bila eksekutif sampai menyisakan anggaran dan dimasukan ke dalam Silpa, kata dia, itu menandakan ada suatu kegagalan program yang direncanakan atau sama sekali tidak dikerjakan oleh kepala SKPD, karena ada ketakutan terjadi temuan kasus.
"Kalau ada kepala SKPD sampai ada ketakutan mengambil kebijakan dalam proyek pembangunan, lebih baik kepala SKPD tersebut mengundurkan diri. Yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat, karena program yang semestinya dinikmati rakyat akhirnya batal," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Penurunan rencana pendapatan daerah tersebut berdasarkan atas realisasi pendapatan pajak daerah, khususnya BBNKB sampai bulan Mei 2015 dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Mangku Pastika pada sidang paripurna DPRD tentang jawaban gubernur terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Bali, Jumat.
Ia mengatakan penurunan tersebut juga didasarkan melemahnya kondisi perekonomian nasional maupun regional saat ini.
Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pandangan terkait sorotan fraksi-fraksi di dewan untuk memperkecil Silpa.
Hal ini ditanggapi bahwa penggunaan anggaran sudah optimal untuk menyelesaikan utang kewajiban yang bersifat mengikat dan juga untuk program skala prioritas.
"Kami dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan sudah dilakukan secara optimal, namun banyaknya Silpa tersebut karena sejumlah program tidak terkejar dalam target," katanya.
Menanggapi jawab Gubernur Bali Mangku Pastika, anggota Komisi III DPRD Bali Kadek Diana mengatakan semestinya Silpa bisa ditekan seminimal mungkin, karena Silpa semakin banyak menandakan perencanaan tidak dilaksanakan secara maksimal.
"Sebenarnya Silpa itu bisa sekecil-kecilnya. Karena dalam setiap perencanaan sudah ditentukan anggaran yang diperlukan maupun waktu penyelesaiannya," ucap politikus PDIP.
Bila eksekutif sampai menyisakan anggaran dan dimasukan ke dalam Silpa, kata dia, itu menandakan ada suatu kegagalan program yang direncanakan atau sama sekali tidak dikerjakan oleh kepala SKPD, karena ada ketakutan terjadi temuan kasus.
"Kalau ada kepala SKPD sampai ada ketakutan mengambil kebijakan dalam proyek pembangunan, lebih baik kepala SKPD tersebut mengundurkan diri. Yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat, karena program yang semestinya dinikmati rakyat akhirnya batal," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015