Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memperbolehkan para PNS di daerah menerima bingkisan terkait Hari Raya Lebaran.
"Saya tidak bisa melarang jika orang dapat rezeki, selama itu halal, bukan hasil korupsi, serta tidak berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas PNS," ujar Yuddy kepada wartawan di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (9/7) malam.
Yuddy melanjutkan, penerimaan bingkisan itu bergantung kepada hati nurani masing-masing pejabat pemerintah. "Yang penting hadiah itu tidak mengganggu kinerjanya sebagai pejabat pemerintah," katanya.
Namun begitu, guru besar dari Universitas Nasional Jakarta ini juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan bahwa pejabat hanya bisa menerima bingkisan dengan nilai tidak lebih dari Rp1 juta. "KPK 'kan sudah beri arahan," ujarnya.
Sementara di kesempatan yang sama, Yuddy juga memberikan tanggapannya tentang isu perombakan kabinet. "Saya tidak terpengaruh tentang 'reshuffle'. Yang berhak memberikan penilaian kepada jajaran kabinet adalah Presiden Joko Widodo, bukan para pengamat atau pihak lain yang cuma bisa berandai-andai," tuturnya.
Yuddy sendiri mengaku bersyukur sudah dipercaya menjadi seorang menteri. "Saya bersyukur sudah dipilih menjadi menteri. Itu sudah lebih dari cukup," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya tidak bisa melarang jika orang dapat rezeki, selama itu halal, bukan hasil korupsi, serta tidak berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas PNS," ujar Yuddy kepada wartawan di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (9/7) malam.
Yuddy melanjutkan, penerimaan bingkisan itu bergantung kepada hati nurani masing-masing pejabat pemerintah. "Yang penting hadiah itu tidak mengganggu kinerjanya sebagai pejabat pemerintah," katanya.
Namun begitu, guru besar dari Universitas Nasional Jakarta ini juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan bahwa pejabat hanya bisa menerima bingkisan dengan nilai tidak lebih dari Rp1 juta. "KPK 'kan sudah beri arahan," ujarnya.
Sementara di kesempatan yang sama, Yuddy juga memberikan tanggapannya tentang isu perombakan kabinet. "Saya tidak terpengaruh tentang 'reshuffle'. Yang berhak memberikan penilaian kepada jajaran kabinet adalah Presiden Joko Widodo, bukan para pengamat atau pihak lain yang cuma bisa berandai-andai," tuturnya.
Yuddy sendiri mengaku bersyukur sudah dipercaya menjadi seorang menteri. "Saya bersyukur sudah dipilih menjadi menteri. Itu sudah lebih dari cukup," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015