Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPR, Elnino Husein, mengatakan, sebagian anggota Komisi I DPR yang diundang Presiden Jokowi tidak menghadiri pelantikan kepala Badan Inteligen Negara karena undangannya salah.
"Sebagian anggota Komisi I DPR yang diundang untuk pelantikan itu juga tidak hadir karena merasa menerima undangan palsu," kata Husein.
Kata dia, Badan Intelijen Nasional sebagaimana yang ditulis dalam undangan tidak pernah ada dan karena Badan Inteligen Nasional tidak pernah ada.
"Makanya mereka memutuskan tidak hadiri undangan," kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga menyayangkan salah nama pada undangan tersebut, padahal, sebutnya, di Sekretariat Negara banyak lulusan dari universitas luar negeri.
"Aneh juga, padahal di Sekretariat Negera itu sudah ada banyak orang yang bangga karena lulusan luar negeri Ini adalah pertanda mereka lulusan luar negeri itu justru gak ngerti apa-apa soal negara. Nama lembaga saja salah, gimana konsepsi kenegaraannya?" kata Elnino.
Ia menyebutkan, salah nama pada undangan tersebut, yang patut bertanggung jawab adalah Menteri Sekretaris Negara.
"Yang bertanggungjawab ya Mensesneg lah. Minimal dia bilang, "Mohon maaf atas ketidakprofesional ini, dan Insya Allah tidak akan terulang lagi," sebut Husein. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sebagian anggota Komisi I DPR yang diundang untuk pelantikan itu juga tidak hadir karena merasa menerima undangan palsu," kata Husein.
Kata dia, Badan Intelijen Nasional sebagaimana yang ditulis dalam undangan tidak pernah ada dan karena Badan Inteligen Nasional tidak pernah ada.
"Makanya mereka memutuskan tidak hadiri undangan," kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga menyayangkan salah nama pada undangan tersebut, padahal, sebutnya, di Sekretariat Negara banyak lulusan dari universitas luar negeri.
"Aneh juga, padahal di Sekretariat Negera itu sudah ada banyak orang yang bangga karena lulusan luar negeri Ini adalah pertanda mereka lulusan luar negeri itu justru gak ngerti apa-apa soal negara. Nama lembaga saja salah, gimana konsepsi kenegaraannya?" kata Elnino.
Ia menyebutkan, salah nama pada undangan tersebut, yang patut bertanggung jawab adalah Menteri Sekretaris Negara.
"Yang bertanggungjawab ya Mensesneg lah. Minimal dia bilang, "Mohon maaf atas ketidakprofesional ini, dan Insya Allah tidak akan terulang lagi," sebut Husein. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015