Tabanan (Antara Bali) - Pemkab Tabanan, Bali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan belanda daerah (APBD) 2014 yang mendapat apresiasi dari keempat fraksi DPRD setempat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tabanan I Gusti Made Purnayasa, Kamis menilai, opini WTP yang diperoleh Pemkab Tabanan merupakan sejarah pertama sekaligus penghargaan kepada Bupati-Wakil bupati Tabanan Eka-Jaya yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas 2010-2015.
"Ini merupakan penghargaan atas kepemimpinan bupati menjelang akhir jabatannya," ujar Purnayasa.
Meski demikian, pihaknya tetap memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan untuk tidak terlena dengan capaian tersebut. Hal itu karena selain opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 15 item temuan pada sistem pengendalian internal (SPI) serta sebelas item berkenaan dengan azas kepatuhan.
"Kami menyarankan agar kekurangan itu segera diperbaiki sehingga prestasi (opini WTP) yang sudah diperoleh bisa dipertahankan," harap I Gusti Made Purnayasa.
Catatan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Made Suarta. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP tersebut, namun tetap mendorong Pemkab Tabanan untuk melakukan perbaikan, sebab opini WTP bukanlah implementasi atas sempurnanya laporan keuangan.
"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar temuan yang direkomendasikan BPK segera diperbaikan," kata Suarta.
Hal senada juga dipaparkan dalam pemandangan umum Fraksi Gabungan yang terdiri dari Partai Hanura dan Nasdem. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tabanan I Gusti Made Purnayasa, Kamis menilai, opini WTP yang diperoleh Pemkab Tabanan merupakan sejarah pertama sekaligus penghargaan kepada Bupati-Wakil bupati Tabanan Eka-Jaya yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas 2010-2015.
"Ini merupakan penghargaan atas kepemimpinan bupati menjelang akhir jabatannya," ujar Purnayasa.
Meski demikian, pihaknya tetap memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan untuk tidak terlena dengan capaian tersebut. Hal itu karena selain opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 15 item temuan pada sistem pengendalian internal (SPI) serta sebelas item berkenaan dengan azas kepatuhan.
"Kami menyarankan agar kekurangan itu segera diperbaiki sehingga prestasi (opini WTP) yang sudah diperoleh bisa dipertahankan," harap I Gusti Made Purnayasa.
Catatan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Made Suarta. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP tersebut, namun tetap mendorong Pemkab Tabanan untuk melakukan perbaikan, sebab opini WTP bukanlah implementasi atas sempurnanya laporan keuangan.
"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar temuan yang direkomendasikan BPK segera diperbaikan," kata Suarta.
Hal senada juga dipaparkan dalam pemandangan umum Fraksi Gabungan yang terdiri dari Partai Hanura dan Nasdem. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015