Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi III DPRD Bali meminta PT Pertamina segera memberikan kepastian harga elpiji ukuran tiga kilogram bersubsidi itu kepada masyarakat di saat terjadi kelangkaan gas belakangan ini.
"Pertamina harus menstabilkan harga gas elpiji tiga kilogram tersebut. Kami minta maksimal Rp16 ribu per tabung di tingkat pengecer," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba, didampingi anggota Kadek Nuartana dan Wayan Adnyana, di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan terkait kelangkaan distribusi gas elpiji tiga kilogram (kg) adalah tanggung jawab PT Pertamina selaku regulator yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah.
Nuartana menambahkan, Pertamina mestinya tahu dan ikut bertanggungjawab atas kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kilogram di pasaran.
"Pertamina harus melakukan pengawasan secara ketat, sehingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pangkalan atau agen," ucapnya.
Menurut dia, Pertamina jangan tutup mata terhadap melambungnya harga, karena merasa hanya mempunyai kewenangan distribusi sampai tingkat pangkalan atau agen.
"Pertamina semestinya yang mempunyai inisiatif untuk mengantisipasi kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kg tersebut," ujar politikus PKPI ini.
Selain itu, Nuartana juga mempertanyakan soal klaim lancarnya distribusi yang pernah disampaikan pihak petamina kepada masyarakat.
"Jika memang distribusi lancar seperti diklaim pihak Pertamina, kenapa masih terjadi kelangkaan. Juga kenapa harganya masih tinggi. Kami jadi curiga harga ditingkat pengecer tinggi, karena memang mereka membeli dengan harga yang tinggi juga," ujar politikus asal Karangasem ini.
Sehingga dengan kondisi itu, pihaknya kembali meminta kepada Pertamina untuk memastikan harga dari pangkalan/agen ke tingkat pengecer. Sehingga masyarakat tidak merasa cemas dan khawatir untuk mendapat gas elpiji tiga kg.
Sementara Wayan Adnyana dari Fraksi Demokrat menambahkan bahwa terkait ketidakpastian harga gas tiga kilogram, pihaknya juga meminta kepada Pertamina melakukan kontrol harga jual dari agen ke tingkat pengecer.
Ia juga mengingatkan kepada Dinas Perdagangan dan YLKI untuk ikut bersama-sama mengontrol harga jual dan distribusi di masyarakat agar masyarakat tidak selalu dirugikan.
"Dengan kondisi seperti sekarang, kami Komisi III DPRD Bali segera melakukan sidak ke lapangan. Apakah nanti ke agen/pangkalan atau pengecer. Sidak dilakukan untuk mengetahui persis dari mana sumber masalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya gas elpiji tiga kilogram," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya sebelum melakukan sidak, masih menunggu data jumlah agen dari Pertamina yang hingga saat ini belum diberikan ke Komisi III.
"Inilah susahnya, giliran diminta data sampai sekarang tak diberikan. Pertamina soal data sangat tertutup. Maka wajar saja masyarakat berprasangka negatif kepada Pertamina terkait kelangkaan elpiji tersebut dimainkan oleh oknum orang dalam," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pertamina harus menstabilkan harga gas elpiji tiga kilogram tersebut. Kami minta maksimal Rp16 ribu per tabung di tingkat pengecer," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba, didampingi anggota Kadek Nuartana dan Wayan Adnyana, di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan terkait kelangkaan distribusi gas elpiji tiga kilogram (kg) adalah tanggung jawab PT Pertamina selaku regulator yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah.
Nuartana menambahkan, Pertamina mestinya tahu dan ikut bertanggungjawab atas kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kilogram di pasaran.
"Pertamina harus melakukan pengawasan secara ketat, sehingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pangkalan atau agen," ucapnya.
Menurut dia, Pertamina jangan tutup mata terhadap melambungnya harga, karena merasa hanya mempunyai kewenangan distribusi sampai tingkat pangkalan atau agen.
"Pertamina semestinya yang mempunyai inisiatif untuk mengantisipasi kelangkaan dan melambungnya harga gas tiga kg tersebut," ujar politikus PKPI ini.
Selain itu, Nuartana juga mempertanyakan soal klaim lancarnya distribusi yang pernah disampaikan pihak petamina kepada masyarakat.
"Jika memang distribusi lancar seperti diklaim pihak Pertamina, kenapa masih terjadi kelangkaan. Juga kenapa harganya masih tinggi. Kami jadi curiga harga ditingkat pengecer tinggi, karena memang mereka membeli dengan harga yang tinggi juga," ujar politikus asal Karangasem ini.
Sehingga dengan kondisi itu, pihaknya kembali meminta kepada Pertamina untuk memastikan harga dari pangkalan/agen ke tingkat pengecer. Sehingga masyarakat tidak merasa cemas dan khawatir untuk mendapat gas elpiji tiga kg.
Sementara Wayan Adnyana dari Fraksi Demokrat menambahkan bahwa terkait ketidakpastian harga gas tiga kilogram, pihaknya juga meminta kepada Pertamina melakukan kontrol harga jual dari agen ke tingkat pengecer.
Ia juga mengingatkan kepada Dinas Perdagangan dan YLKI untuk ikut bersama-sama mengontrol harga jual dan distribusi di masyarakat agar masyarakat tidak selalu dirugikan.
"Dengan kondisi seperti sekarang, kami Komisi III DPRD Bali segera melakukan sidak ke lapangan. Apakah nanti ke agen/pangkalan atau pengecer. Sidak dilakukan untuk mengetahui persis dari mana sumber masalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya gas elpiji tiga kilogram," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya sebelum melakukan sidak, masih menunggu data jumlah agen dari Pertamina yang hingga saat ini belum diberikan ke Komisi III.
"Inilah susahnya, giliran diminta data sampai sekarang tak diberikan. Pertamina soal data sangat tertutup. Maka wajar saja masyarakat berprasangka negatif kepada Pertamina terkait kelangkaan elpiji tersebut dimainkan oleh oknum orang dalam," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015