Denpasar (Antara Bali) - Komisi III DPRD Bali bersama Kepala Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Bali mengunjungi Kantor Kementerian ESDM di Jakarta guna menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat terhadap penghapusan LPG bersubsidi tiga kilogram.
"Kami ke Jakarta meminta kepada Kementerian ESDM untuk tidak menjadikan Bali sebagai pilot project pencabutan elpiji bersubsidi tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, di Denpasar, Rabu.
Tamba mengatakan pihaknya tetap memohon kepada Kementerian ESDM agar Bali tidak dijadikan sebagai percontohon penghapusan subsidi elpiji tiga kg. Kalau di daerah lain sukses dan tidak ada masalah, baru Bali berikutnya.
Dikatakannya, dalam pertemuannya di Jakarta, rombongan Komisi III DPRD Bali itu diterima oleh Subdit Harga dan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ucok Sibulian, Bambang Sujito dari Subdit Hukum Lingkungan, Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta pejabat terkait lainnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Bali Nyoman Suyasa, bahwa pihaknya menolak jika menjadi proyek percontohan penghapusan subsidi elpiji tiga kg. Pencabutan itu akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat Bali khususnya warga miskin.
"Persentase ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan elpiji tiga kilogram di Bali mencapai 86 persen. Sedangkan untuk pemakaian elpiji 12 kg hanya sebesar 11 persen dan pemakaian elpiji 50 kilogram hanya tiga persen," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, bila subsidi gas elpiji tiga kg dihapus tentu sangat memberatkan masyarakat yang tergantung pada elpiji tersebut.
Sementara itu pihak Kementrian ESDM menyampaikan Perpres Nomor 104 tahun 2010 bermaksud memberikan subsidi elpiji kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Namun bila dilihat dari jumlah pengggunaan elpiji tiga kg sampai mencapai 5,7 juta metrik ton secara nasional maka posisi subsidi akan mengalami tren kenaikan atau membengkak, bukan menurun. Jadi ada kelemahan di sektor pengawasan distribusinya.
Rencana uji coba (pilot project) penghapusan subsidi elpiji berukuran tiga kilogram diterapkan di tiga daerah yakni Batam, Bangka dan Bali dalam rangka pemberian subsidi tepat sasaran.
Rencananya subsidi ini akan dialihkan untuk masyarakat miskin dengan mendapatkan bantuan non-tunai sebesar Rp45 ribu per bulan, melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).
Sebelumnya, Pemprov Bali melalui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta menyatakan tegas untuk menolak rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan Bali sebagai proyek percontohan penghapusan elpiji subsidi ukuran tiga kg. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami ke Jakarta meminta kepada Kementerian ESDM untuk tidak menjadikan Bali sebagai pilot project pencabutan elpiji bersubsidi tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, di Denpasar, Rabu.
Tamba mengatakan pihaknya tetap memohon kepada Kementerian ESDM agar Bali tidak dijadikan sebagai percontohon penghapusan subsidi elpiji tiga kg. Kalau di daerah lain sukses dan tidak ada masalah, baru Bali berikutnya.
Dikatakannya, dalam pertemuannya di Jakarta, rombongan Komisi III DPRD Bali itu diterima oleh Subdit Harga dan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ucok Sibulian, Bambang Sujito dari Subdit Hukum Lingkungan, Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta pejabat terkait lainnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Bali Nyoman Suyasa, bahwa pihaknya menolak jika menjadi proyek percontohan penghapusan subsidi elpiji tiga kg. Pencabutan itu akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat Bali khususnya warga miskin.
"Persentase ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan elpiji tiga kilogram di Bali mencapai 86 persen. Sedangkan untuk pemakaian elpiji 12 kg hanya sebesar 11 persen dan pemakaian elpiji 50 kilogram hanya tiga persen," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, bila subsidi gas elpiji tiga kg dihapus tentu sangat memberatkan masyarakat yang tergantung pada elpiji tersebut.
Sementara itu pihak Kementrian ESDM menyampaikan Perpres Nomor 104 tahun 2010 bermaksud memberikan subsidi elpiji kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Namun bila dilihat dari jumlah pengggunaan elpiji tiga kg sampai mencapai 5,7 juta metrik ton secara nasional maka posisi subsidi akan mengalami tren kenaikan atau membengkak, bukan menurun. Jadi ada kelemahan di sektor pengawasan distribusinya.
Rencana uji coba (pilot project) penghapusan subsidi elpiji berukuran tiga kilogram diterapkan di tiga daerah yakni Batam, Bangka dan Bali dalam rangka pemberian subsidi tepat sasaran.
Rencananya subsidi ini akan dialihkan untuk masyarakat miskin dengan mendapatkan bantuan non-tunai sebesar Rp45 ribu per bulan, melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).
Sebelumnya, Pemprov Bali melalui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta menyatakan tegas untuk menolak rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan Bali sebagai proyek percontohan penghapusan elpiji subsidi ukuran tiga kg. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015