![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/71214/gubernur-tidak-ingin-simantri-jadi-bulan-bulanan&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Gubernur Tidak Ingin "Simantri" Jadi Bulan-bulanan){kind=link}
Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tidak ingin jika program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) menjadi bulan-bulanan dan dibohongi oleh oknum pendampingnya.
"Jangan dengar 100 persen apa yang dikatakan pendamping Simantri. Pecat saja para pendamping yang menyampaikan laporan bohong-bohong," kata Pastika saat memimpin rapat evaluasi program pembangunan Pemprov Bali triwulan I/2015, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, bagi Simantri yang keberadaannya masih kurang dari harapan, harus secepatnya dilakukan langkah perbaikan.
"Saya minta pada Kadis Pertanian dan jajarannya agar benar-benar Simantri dievaluasi dengan jujur, jangan juga mau dibohongin oleh kelompok penerima Simantri," ucap Pastika.
Dia mencontohkan, modus kebohongan yang kerap dilakukan kelompok Simantri seperti ketika dilakukan pengecekan, semua sapi dan peralatan pengolahan pupuk lengkap. Namun, ketika pemeriksa pergi, semua sapinya juga menghilang dari unit Simantri itu.
"Seharusnya kita bisa tahu bohong atau tidak karena di situ ada pendamping Simantri. Tetapi masalahnya, pendamping Simantri juga ada yang bohong," kata Pastika.
Untuk saat ini, ujar dia, Simantri masih menjadi alternatif upaya untuk meningkatkan nilai tambah petani yang harus diteruskan. Tetapi dia minta diyakinkan agar 50 unit Simantri yang akan mendapatkan bantuan tahun ini tidak boleh gagal.
Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Adnyana mengemukakan beberapa penyimpangan pelaksanaan Simantri.
Saat turun ke berbagai daerah di Kabupaten Bangli, setidaknya dia menemukan empat gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah menerima dana program Simantri pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata sapi bantuan dari Provinsi Bali sudah tidak ada lagi di tempat unit Simantri tersebut.
Bahkan legislator dari Kabupaten Bangli itu berani menyatakan untuk di kabupaten asalnya saja sekitar 70 persen unit Simantri melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ada.
"Program simantri lebih efektif kalau diberikan kepada kelompok yang tinggalnya dalam satu dusun berdekatan. Memang Simantri itu program ideal untuk menyejahterakan petani, tetapi kenyataannnya begitu masih banyak penyimpangan. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi yang serius agar tidak merembet pada kelompok tani yang lainnya," ucap Adnyana.
Program Simantri telah diluncurkan Pemprov Bali sejak 2009 dan hingga saat ini sudah terbentuk 502 unit Simantri. Setiap gabungan kelompok tani penerima program Simantri mendapatkan dana hibah awalnya Rp200 juta dan mulai 2014 meningkat menjadi Rp225 juta dari Pemprov Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Jangan dengar 100 persen apa yang dikatakan pendamping Simantri. Pecat saja para pendamping yang menyampaikan laporan bohong-bohong," kata Pastika saat memimpin rapat evaluasi program pembangunan Pemprov Bali triwulan I/2015, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, bagi Simantri yang keberadaannya masih kurang dari harapan, harus secepatnya dilakukan langkah perbaikan.
"Saya minta pada Kadis Pertanian dan jajarannya agar benar-benar Simantri dievaluasi dengan jujur, jangan juga mau dibohongin oleh kelompok penerima Simantri," ucap Pastika.
Dia mencontohkan, modus kebohongan yang kerap dilakukan kelompok Simantri seperti ketika dilakukan pengecekan, semua sapi dan peralatan pengolahan pupuk lengkap. Namun, ketika pemeriksa pergi, semua sapinya juga menghilang dari unit Simantri itu.
"Seharusnya kita bisa tahu bohong atau tidak karena di situ ada pendamping Simantri. Tetapi masalahnya, pendamping Simantri juga ada yang bohong," kata Pastika.
Untuk saat ini, ujar dia, Simantri masih menjadi alternatif upaya untuk meningkatkan nilai tambah petani yang harus diteruskan. Tetapi dia minta diyakinkan agar 50 unit Simantri yang akan mendapatkan bantuan tahun ini tidak boleh gagal.
Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Adnyana mengemukakan beberapa penyimpangan pelaksanaan Simantri.
Saat turun ke berbagai daerah di Kabupaten Bangli, setidaknya dia menemukan empat gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah menerima dana program Simantri pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata sapi bantuan dari Provinsi Bali sudah tidak ada lagi di tempat unit Simantri tersebut.
Bahkan legislator dari Kabupaten Bangli itu berani menyatakan untuk di kabupaten asalnya saja sekitar 70 persen unit Simantri melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ada.
"Program simantri lebih efektif kalau diberikan kepada kelompok yang tinggalnya dalam satu dusun berdekatan. Memang Simantri itu program ideal untuk menyejahterakan petani, tetapi kenyataannnya begitu masih banyak penyimpangan. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi yang serius agar tidak merembet pada kelompok tani yang lainnya," ucap Adnyana.
Program Simantri telah diluncurkan Pemprov Bali sejak 2009 dan hingga saat ini sudah terbentuk 502 unit Simantri. Setiap gabungan kelompok tani penerima program Simantri mendapatkan dana hibah awalnya Rp200 juta dan mulai 2014 meningkat menjadi Rp225 juta dari Pemprov Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015