Negara (Antara Bali) - Koperasi Unit Desa (KUD), milik nelayan di Kabupaten Jembrana berusaha bangkit, setelah bertahun-tahun mati suri karena berbagai persoalan.
"Pengurus baru KUD Minakarya, yang merupakan KUD nelayan tertua di Kabupaten Jembrana baru dibentuk dan aktif kembali sekitar enam bulan terakhir. Memang berat pekerjaan membangkitkan KUD ini, karena banyak persoalan," kata Ketua KUD Minakarya, Sakirin, Selasa.
Ia mengatakan, persoalan KUD yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara ini antara lain, kepercayaan nelayan, yang bisa dibilang hilang akibat kecewa dengan pengelolaan masa lalu.
Menurutnya, kekecewaan terbesar nelayan terkait tabungan paceklik, yang tidak bisa mereka cairkan saat dibutuhkan.
"Ada program tabungan paceklik, yang bisa diambil nelayan anggota KUD saat hasil tangkap sepi. Tapi ternyata untuk mencairkan sulit sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa," ujarnya.
Ia mengungkapkan, kekecewaan terhadap pengelolaan tabungan paceklik itu, menjadi pemicu nelayan untuk lepas dari KUD termasuk memboikot retribusi prosentase hasil tangkap.
Puncaknya, katanya, nelayan minta Pemkab Jembrana yang memungut retribusi, dengan kesepakatan nilainya diturunkan dari lima persen menjadi satu persen.
"Retribusi itulah yang sampai saat ini dipungut Dinas Pendapatan Jembrana. Padahal, retribusi itu merupakan nyawa keuangan KUD Minakarya," katanya.
Sadar dengan kepercayaan nelayan yang sudah hilang, ia mengaku, program utamanya saat ini adalah memulihkan hal tersebut, dengan melakukan pendekatan serta menunjukkan itikad baik.
Sebagai bukti ada perubahan mendasar dalam pengelolaan KUD, ia mengatakan, pihaknya mulai merintis kembali koperasi simpan pinjam, dengan membuat kantor di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.
"Soal modal koperasi simpan pinjam itu, pengurus yang sekarang memberikan modal dulu. Di koperasi ini juga ada kantin nelayan," ujarnya.
Upaya untuk membangkitkan KUD Minakarya ini, mendapatkan dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana Made Widanayasa.
Ia mengatakan, untuk membantu KUD ini, pihaknya akan berusaha minta bantuan ke Pemkab Jembrana, seperti memberikan modal untuk simpan pinjam nelayan.
"Selama ini banyak nelayan yang terpaksa pinjam ke pabrik, dengan jaminan hasil tangkap mereka. Konsekwensi dari sistem ini, harga ikan mereka tidak bisa maksimal. Kalau koperasi bisa memberikan pinjaman, saya kira pendapatan nelayan akan lebih baik," katanya.
Senada dengan Sakirin, menurutnya, saat ini KUD Minakarya tidak memiliki sumber pendapatan tetap, setelah retribusi hasil tangkap dialihkan ke Pemkab Jembrana, berdasarkan permintaan nelayan.
"Agar bisa hidup, lembaga itu harus punya pendapatan tetap. Saat ini yang mungkin dilakukan adalah membuat simpan pinjam untuk nelayan," ujarnya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pengurus baru KUD Minakarya, yang merupakan KUD nelayan tertua di Kabupaten Jembrana baru dibentuk dan aktif kembali sekitar enam bulan terakhir. Memang berat pekerjaan membangkitkan KUD ini, karena banyak persoalan," kata Ketua KUD Minakarya, Sakirin, Selasa.
Ia mengatakan, persoalan KUD yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara ini antara lain, kepercayaan nelayan, yang bisa dibilang hilang akibat kecewa dengan pengelolaan masa lalu.
Menurutnya, kekecewaan terbesar nelayan terkait tabungan paceklik, yang tidak bisa mereka cairkan saat dibutuhkan.
"Ada program tabungan paceklik, yang bisa diambil nelayan anggota KUD saat hasil tangkap sepi. Tapi ternyata untuk mencairkan sulit sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa," ujarnya.
Ia mengungkapkan, kekecewaan terhadap pengelolaan tabungan paceklik itu, menjadi pemicu nelayan untuk lepas dari KUD termasuk memboikot retribusi prosentase hasil tangkap.
Puncaknya, katanya, nelayan minta Pemkab Jembrana yang memungut retribusi, dengan kesepakatan nilainya diturunkan dari lima persen menjadi satu persen.
"Retribusi itulah yang sampai saat ini dipungut Dinas Pendapatan Jembrana. Padahal, retribusi itu merupakan nyawa keuangan KUD Minakarya," katanya.
Sadar dengan kepercayaan nelayan yang sudah hilang, ia mengaku, program utamanya saat ini adalah memulihkan hal tersebut, dengan melakukan pendekatan serta menunjukkan itikad baik.
Sebagai bukti ada perubahan mendasar dalam pengelolaan KUD, ia mengatakan, pihaknya mulai merintis kembali koperasi simpan pinjam, dengan membuat kantor di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.
"Soal modal koperasi simpan pinjam itu, pengurus yang sekarang memberikan modal dulu. Di koperasi ini juga ada kantin nelayan," ujarnya.
Upaya untuk membangkitkan KUD Minakarya ini, mendapatkan dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana Made Widanayasa.
Ia mengatakan, untuk membantu KUD ini, pihaknya akan berusaha minta bantuan ke Pemkab Jembrana, seperti memberikan modal untuk simpan pinjam nelayan.
"Selama ini banyak nelayan yang terpaksa pinjam ke pabrik, dengan jaminan hasil tangkap mereka. Konsekwensi dari sistem ini, harga ikan mereka tidak bisa maksimal. Kalau koperasi bisa memberikan pinjaman, saya kira pendapatan nelayan akan lebih baik," katanya.
Senada dengan Sakirin, menurutnya, saat ini KUD Minakarya tidak memiliki sumber pendapatan tetap, setelah retribusi hasil tangkap dialihkan ke Pemkab Jembrana, berdasarkan permintaan nelayan.
"Agar bisa hidup, lembaga itu harus punya pendapatan tetap. Saat ini yang mungkin dilakukan adalah membuat simpan pinjam untuk nelayan," ujarnya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015