Denpasar (Antara Bali) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali menolak wacana komersialisasi Taman Budaya (Art Center) Denpasar dan berharap menjadi sarana konservasi budaya.
"Kami prihatin jika Taman Budaya diswastanisasi atau dikelola perusahaan. Biarlah kalau tidak sakral, minimal tetap profan. Jangan dikomersialkan," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam diskusi "Optimalisasi Taman Budaya" di Denpasar, Rabu.
Mantan Bupati Gianyar itu berpandangan tidak tepat kalau Taman Budaya itu ditargetkan menghasilkan uang bagi pemerintah daerah. Kalau demikian adanya, lanjut dia, maka sangat disayangkan karena 3,6 juta wisatawan asing datang ke Bali untuk menikmati kebudayaan daerah.
"Uangnya itu datang lewat pajak hotel dan restoran (PHR) dan jangan Taman Budaya disuruh mendatangkan uang," ucap pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu.
Menurut dia, jika suatu saat setelah kegiatan di Taman Budaya (seperti Pesta Kesenian Bali) mendatangkan uang, maka sebenarnya bukan tujuan utama.
Justru sebaiknya terus diadakan berbagai kegiatan seni dan ketika ada wisatawan datang akan mendapatkan manfaatnya tanpa dibebani target apa pun.
Untuk mendapatkan pendanaan dalam menjaga kelestarian Taman Budaya, Cok Ace menyarankan Dinas Kebudayaan dapat memanfaatkan dari dana PHR itu.
"Dari sisi anggaran sebenarnya tidak masalah, dan mari kita kembalikan pada niat awal adanya Taman Budaya itu," katanya.
Ia menganalogikan Taman Budaya sebagai pohon mangga. Oleh sebab itu perlu mencari tukang tanam yang mengerti mangga untuk dirawat dan dipanen.
Sementara itu, Bagus Sudibya, pelaku pariwisata lainnya mengingatkan supaya Taman Budaya dikembalikan pada tujuan semula agar tidak keliru dalam menetapkan pengembangan selanjutnya.
"Maksud dan tujuannya harus jelas, apakah mau revitalisasi atau reorientasi," ujarnya.
Menurut dia, untuk "menghidupkan" Taman Budaya, selain melibatkan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, juga bisa menggandeng lembaga pendidikan lainnya.
Terkait dengan tawaran dari Perusda Bali untuk mengelola Taman Budaya, Bagus Sudibya meminta agar dikelola secara profesional dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya Perusda Bali mengusulkan kepada pemerintah provinsi setempat agar diberi kewenangan untuk turut mengelola Taman Budaya untuk bisa mendatangkan pendapatan yang lebih optimal.
"Jika usulan kami ini disetujui, tentunya kami akan mengelola Taman Budaya itu di luar kegiatan Pesta Kesenian Bali yang memang telah rutin digelar setiap tahun," kata Direktur Perusda Bali Nyoman Baskara belum lama ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami prihatin jika Taman Budaya diswastanisasi atau dikelola perusahaan. Biarlah kalau tidak sakral, minimal tetap profan. Jangan dikomersialkan," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam diskusi "Optimalisasi Taman Budaya" di Denpasar, Rabu.
Mantan Bupati Gianyar itu berpandangan tidak tepat kalau Taman Budaya itu ditargetkan menghasilkan uang bagi pemerintah daerah. Kalau demikian adanya, lanjut dia, maka sangat disayangkan karena 3,6 juta wisatawan asing datang ke Bali untuk menikmati kebudayaan daerah.
"Uangnya itu datang lewat pajak hotel dan restoran (PHR) dan jangan Taman Budaya disuruh mendatangkan uang," ucap pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu.
Menurut dia, jika suatu saat setelah kegiatan di Taman Budaya (seperti Pesta Kesenian Bali) mendatangkan uang, maka sebenarnya bukan tujuan utama.
Justru sebaiknya terus diadakan berbagai kegiatan seni dan ketika ada wisatawan datang akan mendapatkan manfaatnya tanpa dibebani target apa pun.
Untuk mendapatkan pendanaan dalam menjaga kelestarian Taman Budaya, Cok Ace menyarankan Dinas Kebudayaan dapat memanfaatkan dari dana PHR itu.
"Dari sisi anggaran sebenarnya tidak masalah, dan mari kita kembalikan pada niat awal adanya Taman Budaya itu," katanya.
Ia menganalogikan Taman Budaya sebagai pohon mangga. Oleh sebab itu perlu mencari tukang tanam yang mengerti mangga untuk dirawat dan dipanen.
Sementara itu, Bagus Sudibya, pelaku pariwisata lainnya mengingatkan supaya Taman Budaya dikembalikan pada tujuan semula agar tidak keliru dalam menetapkan pengembangan selanjutnya.
"Maksud dan tujuannya harus jelas, apakah mau revitalisasi atau reorientasi," ujarnya.
Menurut dia, untuk "menghidupkan" Taman Budaya, selain melibatkan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, juga bisa menggandeng lembaga pendidikan lainnya.
Terkait dengan tawaran dari Perusda Bali untuk mengelola Taman Budaya, Bagus Sudibya meminta agar dikelola secara profesional dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya Perusda Bali mengusulkan kepada pemerintah provinsi setempat agar diberi kewenangan untuk turut mengelola Taman Budaya untuk bisa mendatangkan pendapatan yang lebih optimal.
"Jika usulan kami ini disetujui, tentunya kami akan mengelola Taman Budaya itu di luar kegiatan Pesta Kesenian Bali yang memang telah rutin digelar setiap tahun," kata Direktur Perusda Bali Nyoman Baskara belum lama ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015