Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan mendukung program sertifikasi bagi pelaku pariwisata yang tengah gencar dilakukan Kementerian Pariwisata.
"Sertifikasi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM yang menekuni dunia pariwisata agar mampu bersaing pada era pasar bebas ASEAN," kata Pastika saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Prof I Gde Pitana di ruang kerjanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM pariwisata merupakan kebutuhan mendesak bagi Bali yang mengandalkan bidang pendulang devisa ini. Oleh karena itu, harus ada standar yang jelas bagi pelaku yang bergerak di sektor pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
"Dari sekian banyak komponen pelaku pariwisata, keberadaan pramuwisata atau guide merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para wisatawan, sehingga kelompok ini perlu mendapat pembinaan lebih intensif," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu melihat banyak pramuwisata yang kurang paham dalam menjelaskan sejarah dan budaya Bali. Hal ini antara lain dipicu oleh adanya jual beli kepala juga yang sangat merugikan citra Bali. Praktik ini sangat merugikan wisatawan karena mereka kerap mendapat perlakuan yang kurang memuaskan.
"Mereka ini pasti akan ngomong soal ketidakpuasan pelayanan dan jika tidak diantisipasi dapat merusak citra Bali," ujar Pastika.
Terlebih, tambah dia, belakangan ini informasi tersebar begitu cepat melalui media "online". Untuk itu, Pastika berharap program sertifikasi mampu meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Prof I Gde Pitana menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Pastika.
Dia mengemukakan, pemerintah saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Sektor ini akan terus digenjot dengan target 20 juta wisatawan pada tahun 2019.
Menurut Pitana, bebas visa bagi 30 negara merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target ini. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dalam dunia kepariwisataan melalui program sertifikasi menjadi bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan.
Khusus pada 2015, ucap dia, keberadaan pemandu wisata Tiongkok menjadi fokus perhatian program ini. Karena, cukup banyak isu negatif seputar pelayanan bagi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu tersebut.
Secara keseluruhan, tahun ini pihaknya akan mensertifikasi 17.600 SDM pariwisata yang difokuskan di tiga kawasan yaitu Bali, Jakarta dan Batam. Dari jumlah tersebut, pemandu wisata akan mendapat porsi paling banyak.
Selain kompetensi serta penguasaan budaya dan sejarah, pembinaan etika juga menjadi variabel dalam proses sertifikasi. "Karena banyak yang sudah terampil, namun kurang dalam etika," ujar Pitana sembari menyebutkan untuk menyukseskan program itu, pihaknya menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sertifikasi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM yang menekuni dunia pariwisata agar mampu bersaing pada era pasar bebas ASEAN," kata Pastika saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Prof I Gde Pitana di ruang kerjanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM pariwisata merupakan kebutuhan mendesak bagi Bali yang mengandalkan bidang pendulang devisa ini. Oleh karena itu, harus ada standar yang jelas bagi pelaku yang bergerak di sektor pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
"Dari sekian banyak komponen pelaku pariwisata, keberadaan pramuwisata atau guide merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para wisatawan, sehingga kelompok ini perlu mendapat pembinaan lebih intensif," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu melihat banyak pramuwisata yang kurang paham dalam menjelaskan sejarah dan budaya Bali. Hal ini antara lain dipicu oleh adanya jual beli kepala juga yang sangat merugikan citra Bali. Praktik ini sangat merugikan wisatawan karena mereka kerap mendapat perlakuan yang kurang memuaskan.
"Mereka ini pasti akan ngomong soal ketidakpuasan pelayanan dan jika tidak diantisipasi dapat merusak citra Bali," ujar Pastika.
Terlebih, tambah dia, belakangan ini informasi tersebar begitu cepat melalui media "online". Untuk itu, Pastika berharap program sertifikasi mampu meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Prof I Gde Pitana menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Pastika.
Dia mengemukakan, pemerintah saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Sektor ini akan terus digenjot dengan target 20 juta wisatawan pada tahun 2019.
Menurut Pitana, bebas visa bagi 30 negara merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target ini. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dalam dunia kepariwisataan melalui program sertifikasi menjadi bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan.
Khusus pada 2015, ucap dia, keberadaan pemandu wisata Tiongkok menjadi fokus perhatian program ini. Karena, cukup banyak isu negatif seputar pelayanan bagi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu tersebut.
Secara keseluruhan, tahun ini pihaknya akan mensertifikasi 17.600 SDM pariwisata yang difokuskan di tiga kawasan yaitu Bali, Jakarta dan Batam. Dari jumlah tersebut, pemandu wisata akan mendapat porsi paling banyak.
Selain kompetensi serta penguasaan budaya dan sejarah, pembinaan etika juga menjadi variabel dalam proses sertifikasi. "Karena banyak yang sudah terampil, namun kurang dalam etika," ujar Pitana sembari menyebutkan untuk menyukseskan program itu, pihaknya menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015