Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan provinsi itu dapat memperjuangkan anggaran khusus untuk menjaga dan melestarikan budaya Bali.
"Saya harapkan ada prioritas untuk memperjuangkan anggaran khusus itu," kata Pastika dalam acara Dengar Pendapat DPD dan DPR dengan jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota, di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan, setiap tahun Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp800 miliar untuk membantu desa pakraman (desa adat), subak, dan juga sekaa-sekaa (kelompok) kesenian.
Untuk tahun ini, sebanyak 1.488 desa pakraman di Bali mendapat hibah dan bansos masing-masing sebesar Rp200 juta, sedangkan setiap subak memperoleh bantuan Rp50 juta yang diberikan lebih kepada 2.700 subak.
"Tiap tahun pengeluaran Rp800 miliar itu cukup besar jika dibandingkan dengan total APBD Bali sebesar Rp5 triliun," ucapnya sembari menyebutkan pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran pelestarian budaya.
Pastika berpandangan anggaran untuk konservasi budaya itu harus dialokasikan selama ini oleh pemerintah daerah agar budaya Bali tetap terjaga karena hal itulah yang menjadi daya tarik pariwisata.
"Namun, jika anggaran pelestarian budaya itu bisa didapatkan dari pusat, sehingga anggaran yang selama ini dialokasikan di daerah bisa dialihkan untuk program-program kesejahteraan rakyat lainnya," katanya.
Di sisi lain, menurut Pastika, lewat pertemuan tersebut menjadi permulaan yang baik karena mereka yang hadir tidak perlu membawa bendera partai dan politik-politik, yang penting rakyat Bali lebih sejahtera.
"Selain itu dari sisi aspek legislasi, masalah UU Provinsi Bali yang dulu tahun 1958 gabung dengan NTB dan NTT, sudah waktunya ada UU baru. Di situ akan dicoba untuk dimasukkan apa yang menjadi kepentingan Bali," ujarnya.
Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, perwakilan bupati/wali kota se-Bali, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali. Sementara dari unsur DPR dan DPD yang hadir diantaranya Putu Sudiartana, Rai Wirajaya, Made Urip, Ida Bagus Sukarta, Pasek Suardika, dan Arya Wedakarna. (WDY/i018)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya harapkan ada prioritas untuk memperjuangkan anggaran khusus itu," kata Pastika dalam acara Dengar Pendapat DPD dan DPR dengan jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota, di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan, setiap tahun Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp800 miliar untuk membantu desa pakraman (desa adat), subak, dan juga sekaa-sekaa (kelompok) kesenian.
Untuk tahun ini, sebanyak 1.488 desa pakraman di Bali mendapat hibah dan bansos masing-masing sebesar Rp200 juta, sedangkan setiap subak memperoleh bantuan Rp50 juta yang diberikan lebih kepada 2.700 subak.
"Tiap tahun pengeluaran Rp800 miliar itu cukup besar jika dibandingkan dengan total APBD Bali sebesar Rp5 triliun," ucapnya sembari menyebutkan pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran pelestarian budaya.
Pastika berpandangan anggaran untuk konservasi budaya itu harus dialokasikan selama ini oleh pemerintah daerah agar budaya Bali tetap terjaga karena hal itulah yang menjadi daya tarik pariwisata.
"Namun, jika anggaran pelestarian budaya itu bisa didapatkan dari pusat, sehingga anggaran yang selama ini dialokasikan di daerah bisa dialihkan untuk program-program kesejahteraan rakyat lainnya," katanya.
Di sisi lain, menurut Pastika, lewat pertemuan tersebut menjadi permulaan yang baik karena mereka yang hadir tidak perlu membawa bendera partai dan politik-politik, yang penting rakyat Bali lebih sejahtera.
"Selain itu dari sisi aspek legislasi, masalah UU Provinsi Bali yang dulu tahun 1958 gabung dengan NTB dan NTT, sudah waktunya ada UU baru. Di situ akan dicoba untuk dimasukkan apa yang menjadi kepentingan Bali," ujarnya.
Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, perwakilan bupati/wali kota se-Bali, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali. Sementara dari unsur DPR dan DPD yang hadir diantaranya Putu Sudiartana, Rai Wirajaya, Made Urip, Ida Bagus Sukarta, Pasek Suardika, dan Arya Wedakarna. (WDY/i018)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015