Bogor (Antara Bali) - Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan wali kota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Pertemuan ini perlu digelar tiga bulan sekali, masalah-masalah yang ada di bawah dapat diketahui bersama, dan desain kebijakannya dapat nyambung dari pusat ke bawah," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi di Bogor, Jumat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa dalam rapat koordinasi ini dihadiri seluruh wali kota se-Indonesia.
"Pertemuan Bapak dengan kepala daerah khusus wali kota, gubernur, dan bupati sudah, sekarang khusus wali kota untuk mendapat arahan Presiden," kata Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pertemuan merupakan arahan Presiden. Dalam pertemuan ini, diharapkan para wali kota menyampaikan unek-unek kendala atau usulan-usulan skala prioritas yang belum bisa dialokasikan dapat diakomodasi dalam APBNP 2015.
Rapat koordinasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.
Tujuan dari rakor ini untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, serta egosektoral.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pertemuan ini perlu digelar tiga bulan sekali, masalah-masalah yang ada di bawah dapat diketahui bersama, dan desain kebijakannya dapat nyambung dari pusat ke bawah," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi di Bogor, Jumat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa dalam rapat koordinasi ini dihadiri seluruh wali kota se-Indonesia.
"Pertemuan Bapak dengan kepala daerah khusus wali kota, gubernur, dan bupati sudah, sekarang khusus wali kota untuk mendapat arahan Presiden," kata Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pertemuan merupakan arahan Presiden. Dalam pertemuan ini, diharapkan para wali kota menyampaikan unek-unek kendala atau usulan-usulan skala prioritas yang belum bisa dialokasikan dapat diakomodasi dalam APBNP 2015.
Rapat koordinasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.
Tujuan dari rakor ini untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, serta egosektoral.
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015