Amlapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Pemerintah Kabupaten Karangasem meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah itu.
Pastika dalam kunjungan kerjanya di Amlapura, Sabtu, mengemukakan, IPM Karangasem yang saat ini sebesar 68 persen masih jauh tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya baik dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk dapat meningkatkan indeks tersebut.
"Jika IPM Kabupaten Karangasem naik dari 68 persen, maka otomatis IPM Provinsi Bali akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya jika jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Karangsem menurun pasti akan berdampak terhadap jumlah rakyat miskin di Provinsi Bali," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban bersama baik itu kabupaten dan Pemprov Bali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Pastika menambahkan, upaya penurunan angka kemiskinan di Pulau Dewata, oleh Pemprov Bali sudah dilakukan dengan berbagai program, di antaranya Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
Terkait dengan Gerbangsadu, dia berharap proses pengajuan program ini kepada pemerintah provinsi dilaksanakan dengan sistem "bottom up" atau dari bawah ke atas dan bukan sebaliknya yakni "top down".
Perencanaan program Gerbangsadu harus dilaksanakan dengan terjun terlebih dahulu ke masyarakat untuk mencari data serta bantuan apa yang semestinya cocok untuk dilaksanakan.
Tentu, lanjutnya, harus memberdayakan keadaan di daerah tersebut baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Jangan pelaksanaan tersebut langsung dari atas untuk menentukan program yang dilaksanakan, sehingga terjadi pemaksaan program dan hasil yang diharapkan tidak optimal. Untuk itu, kreativitas dan inovasi harus diperlukan untuk menyusun program dalam Gerbangsadu tersebut," ucapnya.
Selain itu, Pastika mengingatkan Kabupaten Karangasem yang merupakan salah satu pintu masuk ke Pulau Bali, tentu memiliki permasalahan terhadap penduduk pendatang sehingga perlu adanya tindakan khusus untuk mendeteksi bilamana ada bahaya yang mengancam lebih awal.
Di sisi lain, lanjut dia, pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang harus sangat diperhatikan dan menjadi prioritas terutama terhadap masayarakat yang kurang mampu.
Pastika juga menyampaikan untuk 2015, pemerintah provinsi akan mengucurkan berbagai program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karangasem.
Bantuan Simantri untuk Karangasem berjumlah enam Gapoktan dengan masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp225 juta per kelompok.
Kabupaten Karangasem juga memperoleh 225 unit bantuan bedah rumah untuk keluarga kurang mampu dengan nilai per unit Rp30 juta, sedangkan Gerbangsadu akan disalurkan untuk empat desa.
Sementara itu, Bupati Karangasem Wayan Geredeg membenarkan IPM di daerahnya pada 2014 sebesar 68,47 persen, yang masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Bali.
Dia juga menyampaikan masih ada 120 kelompok tani yang menunggu program dari Pemerintah Provinsi Bali khususnya Simantri.
Ia juga berharap kedepannya agar jalan-jalan penghubung ke desa yang berada dipinggir hutan agar segera diperbaiki guna untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi di Karangasem.
Geredeg juga meminta adanya pengadaan air bersih untuk daerah terpencil secepatnya sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan dan mempersulit kehidupan masyarakat.
Selain itu, angka kemiskinan Karangasem yang mencapai 5,63 persen pada 2014.
Masalah lain yang disampaikan Geredeg antara lain penyediaan air bersih Telaga Waja untuk melayani masyarakat Karangasem, pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo yang perlu dilakukan perbaikan dan memerlukan pengembang dari investor, serta permasalahan lingkungan dan sosial berkaitan dengan keberadaan galian C di Kabupaten Karangasem. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Pastika dalam kunjungan kerjanya di Amlapura, Sabtu, mengemukakan, IPM Karangasem yang saat ini sebesar 68 persen masih jauh tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya baik dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk dapat meningkatkan indeks tersebut.
"Jika IPM Kabupaten Karangasem naik dari 68 persen, maka otomatis IPM Provinsi Bali akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya jika jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Karangsem menurun pasti akan berdampak terhadap jumlah rakyat miskin di Provinsi Bali," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban bersama baik itu kabupaten dan Pemprov Bali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Pastika menambahkan, upaya penurunan angka kemiskinan di Pulau Dewata, oleh Pemprov Bali sudah dilakukan dengan berbagai program, di antaranya Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
Terkait dengan Gerbangsadu, dia berharap proses pengajuan program ini kepada pemerintah provinsi dilaksanakan dengan sistem "bottom up" atau dari bawah ke atas dan bukan sebaliknya yakni "top down".
Perencanaan program Gerbangsadu harus dilaksanakan dengan terjun terlebih dahulu ke masyarakat untuk mencari data serta bantuan apa yang semestinya cocok untuk dilaksanakan.
Tentu, lanjutnya, harus memberdayakan keadaan di daerah tersebut baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Jangan pelaksanaan tersebut langsung dari atas untuk menentukan program yang dilaksanakan, sehingga terjadi pemaksaan program dan hasil yang diharapkan tidak optimal. Untuk itu, kreativitas dan inovasi harus diperlukan untuk menyusun program dalam Gerbangsadu tersebut," ucapnya.
Selain itu, Pastika mengingatkan Kabupaten Karangasem yang merupakan salah satu pintu masuk ke Pulau Bali, tentu memiliki permasalahan terhadap penduduk pendatang sehingga perlu adanya tindakan khusus untuk mendeteksi bilamana ada bahaya yang mengancam lebih awal.
Di sisi lain, lanjut dia, pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang harus sangat diperhatikan dan menjadi prioritas terutama terhadap masayarakat yang kurang mampu.
Pastika juga menyampaikan untuk 2015, pemerintah provinsi akan mengucurkan berbagai program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karangasem.
Bantuan Simantri untuk Karangasem berjumlah enam Gapoktan dengan masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp225 juta per kelompok.
Kabupaten Karangasem juga memperoleh 225 unit bantuan bedah rumah untuk keluarga kurang mampu dengan nilai per unit Rp30 juta, sedangkan Gerbangsadu akan disalurkan untuk empat desa.
Sementara itu, Bupati Karangasem Wayan Geredeg membenarkan IPM di daerahnya pada 2014 sebesar 68,47 persen, yang masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Bali.
Dia juga menyampaikan masih ada 120 kelompok tani yang menunggu program dari Pemerintah Provinsi Bali khususnya Simantri.
Ia juga berharap kedepannya agar jalan-jalan penghubung ke desa yang berada dipinggir hutan agar segera diperbaiki guna untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi di Karangasem.
Geredeg juga meminta adanya pengadaan air bersih untuk daerah terpencil secepatnya sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan dan mempersulit kehidupan masyarakat.
Selain itu, angka kemiskinan Karangasem yang mencapai 5,63 persen pada 2014.
Masalah lain yang disampaikan Geredeg antara lain penyediaan air bersih Telaga Waja untuk melayani masyarakat Karangasem, pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo yang perlu dilakukan perbaikan dan memerlukan pengembang dari investor, serta permasalahan lingkungan dan sosial berkaitan dengan keberadaan galian C di Kabupaten Karangasem. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015