Sleman (Antara Bali) - Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan sikap
mendukung dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
halaman Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta,
Minggu.
"Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik," kata Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati.
Konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan KPK, menurut forum tersebut justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.
Menurut dia, kondisi tersebut akan menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Jika konflik dua lembaga negara ini terus dibiarkan berlanjut larut, maka akan lebih menyengsarakan rakyat," katanya.
Dwikorita mengatakan, kondisi ini membuat bangsa dalam kondisi siaga.
Deklarasi yang diikuti sejumlah pimpinan perguruan tinggi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Prof. Mochtar Masoed.
Deklarasi berisi tujuh poin penting, antara lain mendukung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tunduk dan terikat oleh konstitusi dan kepentingan rakyat.
Kemudian, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa kembali bersatu demi kepentingan bangsa dan negara.
Forum Rektor Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat dan tegas, terutama terkait kekosongan Kapolri. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik," kata Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati.
Konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan KPK, menurut forum tersebut justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.
Menurut dia, kondisi tersebut akan menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Jika konflik dua lembaga negara ini terus dibiarkan berlanjut larut, maka akan lebih menyengsarakan rakyat," katanya.
Dwikorita mengatakan, kondisi ini membuat bangsa dalam kondisi siaga.
Deklarasi yang diikuti sejumlah pimpinan perguruan tinggi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Prof. Mochtar Masoed.
Deklarasi berisi tujuh poin penting, antara lain mendukung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tunduk dan terikat oleh konstitusi dan kepentingan rakyat.
Kemudian, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa kembali bersatu demi kepentingan bangsa dan negara.
Forum Rektor Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat dan tegas, terutama terkait kekosongan Kapolri. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015