Jakarta (Antara Bali) - Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat melakukan pendalaman atas rencana pemberian dana Penyertaan Modal Negara kepada 35 BUMN pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp48,01 triliun.
"Kami masih membutuhkan waktu untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas berbagai aspek terkait PMN dan masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad, usai menggelar Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menkeu, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu malam.
Rapat dimulai sejak pukul 15:00 WIB dan berakhir sekitar pukul 21:30 WIB yang didominasi pertanyaan soal urgensi dari usulan PMN kepada sejumlah BUMN.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan kontribusi perusahaan BUMN sangat besar dalam pembangunan perekonomian, sehingga membutuhkan modal melalui PMN.
Namun, karena materi yang dipaparkan tidak detil, fraksi memandang perlu dilakukan pendalaman.
"Kami menyimpulkan bahwa fraksi PDIP belum dapat menyetujui PMN dan diputuskan dalam raker yang direncanakan di lain hari," ujar Hendrawan.
Hal senada Chairul Saleh dari Fraksi Gerinda bahwa perusahaan BUMN merupakan aset strategis untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia, namun yang menjadi persoalan adalah perbaikan perusahaan.
"Belum lagi dari sisi urgensi. Kami harus kaji lebih dalam melibatkan pakar dan ahli. Sehingga, kami sama dengan PDIP dan meminta forum untuk mengkaji secara mendalam," ujar Chairul Saleh.
Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Johny G. Plate menuturkan pendalaman PMN harus dilakukan soalnya dana yang dikucurkan Pemerintah sangat besar atau 11 kali lipat dari dana talangan Bank Century.
Pada kesempatan itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sepakat dilakukannya pembahasan lebih lanjut.
"Kami sepakat. Mudah-mudahan kami bisa menjabarkannya," kata Bambang.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan paradigma Pemerintahan saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Untuk mendorong pembangunan di Indonesia, BUMN harus didorong. Banyak program di Indonesia, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan.
"Saatnya membuktikan dengan PMN BUMN diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, memperbaiki kinerja perusahaan dan tentunya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," ujar Rini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami masih membutuhkan waktu untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas berbagai aspek terkait PMN dan masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad, usai menggelar Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menkeu, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu malam.
Rapat dimulai sejak pukul 15:00 WIB dan berakhir sekitar pukul 21:30 WIB yang didominasi pertanyaan soal urgensi dari usulan PMN kepada sejumlah BUMN.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan kontribusi perusahaan BUMN sangat besar dalam pembangunan perekonomian, sehingga membutuhkan modal melalui PMN.
Namun, karena materi yang dipaparkan tidak detil, fraksi memandang perlu dilakukan pendalaman.
"Kami menyimpulkan bahwa fraksi PDIP belum dapat menyetujui PMN dan diputuskan dalam raker yang direncanakan di lain hari," ujar Hendrawan.
Hal senada Chairul Saleh dari Fraksi Gerinda bahwa perusahaan BUMN merupakan aset strategis untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia, namun yang menjadi persoalan adalah perbaikan perusahaan.
"Belum lagi dari sisi urgensi. Kami harus kaji lebih dalam melibatkan pakar dan ahli. Sehingga, kami sama dengan PDIP dan meminta forum untuk mengkaji secara mendalam," ujar Chairul Saleh.
Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Johny G. Plate menuturkan pendalaman PMN harus dilakukan soalnya dana yang dikucurkan Pemerintah sangat besar atau 11 kali lipat dari dana talangan Bank Century.
Pada kesempatan itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sepakat dilakukannya pembahasan lebih lanjut.
"Kami sepakat. Mudah-mudahan kami bisa menjabarkannya," kata Bambang.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan paradigma Pemerintahan saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Untuk mendorong pembangunan di Indonesia, BUMN harus didorong. Banyak program di Indonesia, namun sampai sekarang tidak bisa direalisasikan.
"Saatnya membuktikan dengan PMN BUMN diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, memperbaiki kinerja perusahaan dan tentunya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," ujar Rini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015